Peliput: Amirul

BATAUGA, BP – Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Busel Drs Hanok Z Mariang MSi bakal melakukan kroscek dilapangan dugaan pengrusakan wilayah pesisir pantai di Lingkungan Kalangaana Kelurahan Bandar Batauga, Kecamatan Batauga.

Hanok Z Mariang mengaku baru mengetahui persoalan dugaan pembuatan tambak ilegal di tepi pantai wilayah pesisir pantai tersebut dan segera akan menindaklanjuti di lapangan dalam waktu dekat ini.

Dugaan penggalian pasir ilegal dengan menggunakan tiga alat berat bermodus untuk membuat tambak memanfaatkan lahan tidur di pesisir pantai itu sudah berlangsung sejak sebulan ini. Bahkan sepengetahuannya yang mengaku pemilik lahan belum mengantongi izin sesuai prosedural peraturan perundang-undangan.

Lanjutnya, ia akan meninjau langsung di lokasi tersebut untuk mengetahui pasti persaoalannya. “Saya baru mengetahui persoalan tersebut dari membaca media massa. Saya akan meninjau langsung di lapangan persoalan tersebut sehingga tidak berlarut-larut. Mudah-mudahan sudah ada waktu lowong kita tinjau ke lapangan,” katanya.

Pihaknya belum melakukan peninjauan di lokasi karena memang karena saat ini sementara disibukan untuk penyusunan APBD 2017. “Kita ini rapat terus untuk proses penetapakan APBD kita, ini sudah mulai longgar kita tinjau ke lapangan kondisinya seperti apa,” ucapnya.

Menurutnya apapun jenis usahanya atau pun kegiatanya ia akui harus memiliki izin dari pemerintah daerah melalui prosedur sesuai mekanisme peraturan berlaku. “Jika misalnya harus diberikan izin supaya disarankan kepada pemilik lahan untuk mengurus izin. Saya belum tahu itu persoalan makanya nanti saya cek di lapangan bagaiamana kondisinya,” katanya.

Apabila pemilik lahan memiliki niat baik untuk membuat usaha mestinya itu melaporkan kegiatanya untuk proses terbitnya izin secara berjenjang mulai dari Kelurahan, Kecamatan dan instansi terkait.

“Ini izinya tidak ada sama sekali, berarti ini melanggar dan mestinya diterbitkan dulu izinya baru menjalankan usaha kegiatan, bukan sambil berusaha tunggu izin keluar, inikan merusak lingkungan, saya lebih kepada kerusakan lingkungan dan biota yang ada disitu, ” katanya.

Ia menegaskan pihaknya melakukan tinjauan lokasi langsung dilapangan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya dan memintai petunjuk pimpinan (Pj Bupati) untuk memintai petunjuk terkait hal tersebut.

“Yang jelas kami akan lihat dulu, mestinya harus ada izinya,” katanya.

Ditambahkannya, sepegentahuanya rancangan dokumen RTRW Busel sementara dalam proses penyusunan di BKPRN. Yang pasti bahwa sesuai rancangan RTRW Busel untuk wilayah di Kelurahan Bandabatauga tidak termaksud dalam lokasi industri. Wilayah Batauga masuk dalam kawasan pemerintahan.

“Jadi kewenangan saya yakni usaha apa yang dibuat pemilik lahan kemudian dampak terhadap lingkungan. Artinya apabila nantinya berdampak pada lingkungan pastinya akan disarankan untuk sementara menunggu proses izinya terbit,” tutupnya.

Sementara itu sesuai Perda RTRW Kabupaten Buton kala itu wilayah tersebut masuk dalam kawasan pertambangan rakyat. Disejumlah titik di lokasi diwilayah tersebut sudah terpampang sosialiasi larangan menambang atau mengelolah bila tidak dipatuhi aturan dan syarat pertambangan sesuai UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan minerba, UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Jika hal ini terus dibiarkan dan tanpa perhatian serta pengendalian pemerintah daerah dampak kerusakan lingkungan akan dirasakan masyarakat Batauga.(*)