Peliput: Sacril
MUBAR, BP – Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Muna Barat (Mubar) menggelar seminar dan Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Master Plan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informatika Wilayah Kabupaten Muna Barat”. Seminar ini dihadiri langsung Kepala BAPPEDA Mubar sekaligus membuka kegiatan Seminar, dan dihadiri pihak Konsultan PT Mahameru Putra Konsultan serta seluruh SKPD Mubar, Sabtu (10/12).
Kepala BAPPEDA Mubar Raden Nyamun Sujoto SPd MM dalam sambutannya mengatakan, kegiatan seminar dan FGD ini sangat penting dilakukan dalam membahas master plan pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika di wilayah Mubar. Sehingga dapat menunjang kerja pemerintah dan pembangunan daerah dapat berjalan sukses.
“Saya mengharapkan kerja sama dan masukan-masukan dari semua kepala SKPD Mubar untuk mendukung kegiatan ini, selanjutnya kita akan mendengar pemaparan pembahasan dan penjelasan master plan dari Kabid Kominfo dan pihak Kpkonsultan,” katanya.
Selanjutnya, Kabid Kominfo Mubar Siti Lestari Bitu SSTP MSi menjelaskan, peranan Chef Information Officer (CIO) dan upaya penerapan E-Goverment di Kabupaten Mubar sangat membutuhkan master plan dalam sebuah pekerjaan. CIO merupakan jabatan umum yang diberikan kepada orang disuatu perusahaan untuk bertangung jawab pada teknologi informasi dan sistem komputer.
“Peran dan fungsi utama CIO sebagai best practice (praktek terbaik) dan berada pada posisi pimpinan tertinggi Organisasi (Top Manager) dan pejabat CIO setingkat esselon 2 dan disebut sebagai Government Chief Information Officer (GCIO). Adapun fungisnya, sebagai penyusunan strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), promotor penyelarasan proses-proses birokrasi, promotor manajemen solusi TIK, penentu kebutuhan TIK, perancangan anggaran TIK, pengelola operasional sistem dan teknologi informasi, dan penilai kinerja TIK,” jelasnya.
Lanjutnya, manfaat dari penerapan TIK sebagai transformasi pemerintah menuju tata kelola yang transparan, akuntabel dan demokrasi, mendukung keseimbangan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, fasilitasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta transformasi menuju era masyarakat informasi.
“Dalam Penerapan E-Government memiliki beberapa hambatan, seperti dukungan infrastruktur yang memadai, belum adanya standarisasi yang jelas baik dari implementasi, sosialisasi, dan belum tersedianya sumber daya manusia serta masih mahalnya biaya investasi penerapan TIK,” katanya
Sementara itu, pihak konsultan, Muh Akberita Djava STMT menjelaskan, pembangunan jaringan komunikasi sebagai sentral informasi pemerintah sangat diperlukan. Untuk itu, pihaknya akan melakukan beragam sasaran kerja sesuai dengan master plan. Pengembangan TIK dapat meningkatkan akses, serta memanfaatkan sistem dan teknologi informasi secara intensif untuk memwujudkan pemerintahan yang transparan dan bersih.
“Kami akan membuat aplikasi online di setiap SKPD, agar semua SKPD memiliki portal sebagai penyimpanan data dan dokumen. Dengan pengembangan TIK sangat memudahkan masyarakat desa di Mubar mendapat informasi dan berita. Kami mengharapkan kerja sama dengan pemerintah agar pengembangan TIK di Mubar,” tutupnya. (#)
