• Komisi III DPRD Janji akan Hearing Pemkot Baubau

Peliput: Zaman Adha — Editor: Ardi Toris

BAUBAU, BP – Koalisi Pemuda Kepulauan (KPK) Buton mengendus penyalahgunaan dana Covid-19 Kota Baubau. Temuan ini berdasarkan hasil penelusuran di lapangan oleh KPK Buton.

Massa KPK Buton mendatangi Gedung DPRD Kota Baubau untuk menyampaikan temuan ini, Senin (06/07). Di Gedung DPRD, KPK Buton diterima oleh Komisi III.

Komisi III DPRD Baubau rapat bersama KPK Buton Foto Zaman Adha –BaubauPost

Dalam rapat bersama Komisi III DPRD Kota Baubau, Ketua KPK Buton Mursid Sikancil menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau telah mengucurkan anggaran Rp 20 miliar untuk Bansos sembako. Bantuan ini diberikan kepada 11.236 KK.

Setiap KK seharusnya mendapatkan bantuan sembako senilai Rp 500 ribu. Namun setelah ditelusuri, ternyata yang sampai ke masyarakat hanya sembako senilai Rp 484 ribu.

“Lalu yang jadi pertanyaan kami, uang Rp 16 ribu dari anggaran Rp 500 ribu itu dikemanakan?. Sepengetahuan kami, kalau bantuannya segitu maka harus diberikan toh kepada masyarakat,” ujarnya.

Kepada DPRD Kota Baubau, KPK Buton meminta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengontrol penggunaan dana Covid-19. Pihaknya juga meminta agar DPRD Baubau menggelar rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing bersama Pemkot Baubau terkait penggunaan dana Covid-19.

Bahkan menurut Mursid, pihaknya akan membawa kasus ini ke ranah hukum. “Kami akan melaporkan baik itu ke Polda Sultra maupun KPK RI secara garis organisasi,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, salah satu anggota Komisi III DPRD Baubau La Ode Abdul Tamin menyebut jika pihaknya telah beberapa kali menggelar RDP terkait penggunaan anggaran Covid-19. Informasi dari pemeritah kata dia, uang Rp 16 ribu tersebut sudah dikembalikan ke kas daerah.

“Namun kami juga mencari apakah info itu benar. Kami ingin meminta kepada pemerintah, sudah seberapa besar anggaran yang sudah digunakan,” katanya.

Terkait persoalan yang disampaikan KPK Buton, akan kembali dipertegas dalam RDP bersama Gugus Tugas Covid-19 Kota Baubau tanggal 28 Juli 2020.

Senada dengan anggota dewan lainnya Haryono Hafied. DPRD telah meminta kepada Pemkot Baubau terkait kejelasan penggunaan anggaran Covid-19.

“Dari DPRD juga sudah minta, berapa perencanaan, berapa realisasi dan berapa sisanya,” tutur Haryono.

Untuk pembentukan Pansus kata dia, akan ditindaklanjuti jika telah memiliki data yang valid. Untuk itu dirinya meminta kepada KPK Buton untuk memberikan data-data valid terkait temuannya di lapangan.

“Harapan saya dalam waktu dekat ini, berikan kami data yang valid agar kita agendakan Pansus, untuk mengecek penggunaaan dana covid-19 dari setiap instansi terkait,” pintanya.

Sementara itu pimpinan rapat, Ketua Komisi III Ahadiyat Zamani berjanji akan segera menindaklanjuti permintaan KPK Buton untuk menggelar RDP bersama Pemkot Baubau.

“Sementara untuk Pansus akan mengikuti perkembangan,” katanya. (**)

Pin It on Pinterest