Peliput : Amirul
Batauga,BP-Terbitnya izin persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang kepada PT Lapandewa Inti Persada asal Kota Kendari, Sulawesi Tenggara oleh Dinas PTSP Busel yang berawal dari Rekomendasi Dinas Perumahaan dan Kawasan Pemukiman Busel untuk mengolah lahan APL dengan ditanamani holtikultura di Kecamatan Sampolawa itu diingatkan oleh tokoh masyarakat Buton Selatan La Ode Alirman.

Kata dia, lahan Area Peruntukan Lain atau disebut APL yang berada di Sampolawa dikuasai negara dan itu tidak bisa dipungkiri. Diketahui sejak zaman kesultanan dilahan itu ditumbuhi pohon dengan nilai yang cukup tinggi misalnya pohon jati dan sonokeling.

Tokoh Masyarakat Buton Selatan La Ode Alirman

Lanjutnya, Ia tidak mencoba menghalang-halangi jika ada investor yang ingin memanfaatkan lahan itu, hanya saja diatur sebaiknya-baiknya sehingga tidak ada kisruh diantara masyarakat Sampolawa.

“Silakan investor masuk, ayo sama-sama berkebun bersama masyarakat, namun diatur sebaik-baiknya sehingga jangan terulang lagi kisah pilu tahun 2015 lalu,” katanya.

Ia mengingatkan, kejadian di tahun 2015 lalu ada perusahaan swasta masuk mengelola lahan APL Sampolawa, dalam pengusulannya ingin menanam ubi untuk tepung tapioka, nyata dalam prakteknya hanya menghabisi pohon jati, ubi untuk tapiokanya tidak terlaksana.

“Ratusan hektar pohon jati yang berumur ratusan tahun sejak zaman kesultanan ditanam itu ditebang, ratusan kubik jati dibawa pergi entah kemana, yang tersisa hanya konflik horinzontal ditengah masyarakat serta dampak negatif lainnya, longsor dan banjir, ini yang kita cegah,” jelasnya.

Ia menjelaskan salah satu hutan jati yang dihancurkan itu diluar hutan adat ada yang namanya Kadoroua, itu adalah hutan jati milik kesultanan yang dipelihara untuk kepentingan umum seluas 50 hektar, disitu pula dijadikan sebagai sumber benih jati nasional, hanya saat ini sudah tidak ada lagi.

“Jadi saya pikir tidak melarang investasi masuk tetapi jangan menggunakan cara-cara yang niatnya tidak baik. Kita ingin potensi alam yang kita miliki saat ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kelestrian jangka panjang, bukan sesaat,” lanjutnya.

Sepengetahuannya, kondisi tanah di Desa Lipu Mangau dan Gunung Sejuk merupakan tanah berair dan tidak disarankan untuk menanam bawang, bahkan kopi jika tumbuhpun cita rasanya tidak enak, karena berada di dataran rendah.

Kemudian wilayah Lipu Mangau itu merupakan wilayah Kaombona Kadadi yang artinya lokasi pemeliharaan ternak kesultanan dimasa dulu.

“Disekitar situ ada wilayah tempat bermain ternak yang penuhi rimbunnya pohon jati dan memiliki sungai sebagai tempat minum ternak sapi,” ucapnya.

Ia meminta kepada pemerintah daerah agar mengatur kembali lahan-lahan APL itu, kemudian mengkroscek kembali lahan yang direkomendasikan oleh investor itu, apakah sudah dilakukan uji oleh ahli tanah atau pertanian cocok untuk bawang dan kopi atau tidak.

baca juga: PT Lapandewa Inti Persada Bakal Olah 65 Hektar Tanah APL di Sampolawa

“Coba dibenahilah dulu, bawa ahi tanah dan pertanian, kita tidak melarang tetapi benahi agar tidak terjadi seperti yang lalu, kita menginginkan tanah dinegeri ini dapat bermanfaat dan berkesinambungan bagi masyarakatnya,” tukasnya. (*)

Comments are closed.