– Ada Pro dan Kontra

Peliput: Amirul

BATAUGA, BP – Wilayah Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan mempunyai potensi dalam pembuatan bahan baku semen yakni batu gamping. Bahkan PT Limestone Delapan Dewa telah memiliki WIUP sementara PT Buton Semen Utama sebagai perusahaan memproduksi pakrik semen tersebut.

Asisten II Sekretaris Daerah Busel Ibrahim mengatakan, kehadiran pabrik semen tersebut akan membuat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terminal khusus sebagai sarana pendukung suplay listriknya dan bakal membuat fasilitas pendukung lainnya pada dua desa.

Sementara memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral bukan Logam kepada PT Limestone Delapan Dewa dan PT Buton Semen Utama sebagai perusahaan pengolah Batu Gambing tersebut menjadi semen.

“Tentu potensi sumber daya alam tersebut untuk perkembangan ekonomi daerah Busel,” ucap Ibrahim saat ditemui beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, masyarakat Lapandewa akan mendapatkan kesejahteraan, pasalnya perusahaan memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat Desa Burangasi dan Rumbia dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk bantuan seperti bantuan pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

“Masyarakat Lapandewa nanti akan mendapatkan bantuan pendidikan seperti beasiswa, membuka lapangan pekerjaan, kesehatan warga,” pungkasnya.

Terpisah, Anggota DPRD La Muhadi dari daerah pemilihan Lapandewa mengatakan saat ini terjadi perbedaan pendapat terkait pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) berupa batu gamping sebagai bahan baku pembuat semen oleh kedua perusahaan tersebut.

“Sebagian masyarakat menilai investasi tambang tersebut dapat berdampak positif untuk kesejahteraan masyarakat, namun disisi lain, investasi tambang itu hanya akan memperkaya beberapa pihak sehingga masyarakat tidak mendapatkan kesejahteraan,” ucap La Muhadi saat ditemui dikantor DPRD Busel.

Menurut La Muhadi, Pemerintah Daerah Busel meyakini bahwa lahan itu adalah Areal Peruntukan Lain (APL), namun masyarakat sekitar beranggapan lahan itu merupakan tanah ulayat atau tanah adat yang telah di jaga sebelum NKRI ada.

“Artinya institusi adat, terkhusus daerah Burangasi di jazirah Kepulauan Buton telah terbentuk sebelum NKRI ada,” katanya.

Menyikapi perbedaan pandangan itu maka sebagai wakil rakyat akan melakukan upaya dalam memfasilitasi masyarakat yang pro dan kontra. Upaya itu penting, untuk mempertemukan kedua belah pihak dari parabela dan tokoh masyarakat Lapandewa duduk bersama melakukan musyawarah mufakat, terkait ditolak atau direstui.

“Terlebih dahulu akan memetakan lahan cagar budaya atau situs sejarah, perkebunan warga dan lahan adat lainnya, karena disana itu ada hak-hak adat. Dari hasil musyawarah itu akan disampaikan ke Pemkab hingga Pemprov Sultra atas keputusan masyarakat itu,” pungkasnya.(*)

Pin It on Pinterest