Peliput: Amirul

BATAUGA, BP – Untuk meloloskan sejumlah usulan DPRD Buton Selatan dalam KUA-PPAS 2017, maka Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Buton Selatan H Ibrahim mengaku telah memangkas beberapa program pemerintah.

Kata dia, jika penggunaan APBD dan pembangunan daerah berjalan baik, komunikasi antara pemerintah dan DPR juga harus berjalan baik. Pasalnya, usulan dewan merupakan aspirasi rakyat yang diambil melalui reses dewan.

“Semua usulan DPR saat ini bisa terakomodir, karena komunikasi kita dengan DPR bagus. Inilah yang saya lakukan saat ini. Karena kami tau kalau usulan DPR juga merupakan kepentingan masyarakat makanya kita akomodir semua usulan itu sesuai dengan anggaran yang ada,” kata Ibrahim saat ditemui diruangannya, Kamis (24/11).

Sesuai dengan jadwal yang ditentukan, rapat pembahasan KUA-PPAS bersama dewan akan dibahas pada Jumat (25/11) (hari ini, red.). Dijelaskannya, berdasarkan reses dewan, program pembangunan yang lahir dari aspirasi masyarakat dominan pada bangunan jalan. Namun pihak BAPPEDA harus mengkaji kembali program yang dimaksud, agar tujuan manfaat pembangunan tersebut tepat sasaran.

“Tapi berkat komunikasi kita bagus dengan DPR, hari Jumat itu tinggal kita paripurnakan. Kalau misalnya mereka minta jalan, di ujung jalan itu apa yang mau dilakukan. Kalau misalnya tidak ada azas manfaatnya untuk apa kita bikin jalan disitu,” jelasnya.

“Contoh lain sekolah, kita harus mengetahui mengkaji lagi itu sekolah. Misalnya muridnya berapa, jangan sampai kita bangun sekolah terus tidak ada murid dan gurunya,” tambahnya.

Selain Itu lanjut Ibrahim, regulasi pemerintah terkait pembahasan KUA-PPAS saling tumpang tindih, sehingga pihaknya kesulitan menjalankan aturan tersebut.

“Sesuai dengan PP, KUAPPAS masuk di dewan itu Minggu pertama Agustus. Sementara Permendagri memerintahkan KUA-PPAS masuk di dewan itu pada Juni. Inikan setengah mati regulasi ini. Karena saling tumpah-tindih. Tapi sebagai pelaksana pemerintah ini kita harus patuhi itu karena ini aturan,” bebernya.

Untuk itu, dia meminta kepada dewan agar secepatnya melaporkan hasil reses sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan agar tidak ada yang dirugikan.

Sebelumnya, Pj Bupati Busel Dr Ir H OMN Ilah Ladamay meminta kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Busel agar menarik KUA-PPAS saat ini. Hal itu ia lakukan lantaran beberapa beberapa usulan dewan yang diambil dari hasil reses beberapa lalu, tidak terakomodir dalam KUA-PPAS 2017 tersebut.

Dikatakan, kebijakan itu tidak berat dilakukan, apalagi program yang akan dimasukan dalam KUA-PPAS 2017 merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang diserap melalui reses dewan.

“Saya minta kepada kepala bapeda agar KUA-PPAS yang lama ditarik secepatnya. Karena saya sudah liat usulan-usulan itu. Dan saya lihat tidak berat. Karena ini kebutuhn masyarakat. Inikan akan memudahkan kita berkomunikasi dengan warga,” beber Ilah.

Dia menilai, kebutuhan masyarakat merupakan hal yang prioritas, sehingga tidak ada alasan pemerintah untuk menunda usulan tersebut.

“Kalau ada SKPD yang tidak ada anggaranya itu tidak jadi Maslah, yang penting kasi gajinya karena itu haknya. Apalagi penyerapannya kecil,” ungkap Ilah.

Suami mantan orang nomor dua di Bombana ini meminta, setiap pertemuan pembahasan anggaran pembanguan infrastruktur daerah dari SKPD terkait menambahkan kolom lokasi berdirinya bangunan yang dimaksud, sehingga pada saat melakukan pertemuan bersama DPRD, semua maksud, tujuan dan lokasi pembangunan akan jelas.

“Pada saat pertama kita membahas anggaran yang saya minta tambahkan kolom lokasinya. Minimal kita tau daerah, sehingga jika kita bertemu dengan DPR bisa jelas. Sehingga jika ada hal yang kita prioritaskan sudah jelas,” pungkasnya.(*)