Peliput : Kasrun

BURANGA, BP – Ketua Lembaga Pemerhati Infrastruktur Pedesaan (LPIP), Zardoni menanggapi peraturan bupati Buton Utara nomor 4 tahun 2022 tentang Pedoman pencalonan, Pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa.

Ketua LPIP Butur, Zardoni

Dimana kata Zardoni, dalam Perbup itu mengatakan setiap bakal calon kepala desa harus melampirkan surat keterangan bebas temuan, yaitu pasal 37 huruf k yang berbunyi “Surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat daerah bagi pegawai Negeri Sipil, Kepala desa atau mantan kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD”.

Seharusnya, kata Zardoni, pemerintah Daerah dalam hal ini Inspektorat Butur harus mempublikasikan temuan para kepala desa atau anggota BPD agar masyarakat mengetahuinya.

“Bagaimana kita bisa memastikan bahwa para mantan kepala desa ataupun BPD ini punya temuan, kalau kita tidak punyai data”, katanya, Kamis (10/03/2022).

Sehingga dirinya mendesak Inspektorat Buton Utara untuk sesegera mungkin mempublikasikan temuan para mantan kepala desa ataupun anggota BPD. Sehingga masyarakat mengetahui tret kord mantan kepala desa ataupun BPD yang akan mencalonkan diri sabagai kepala desadesa pada Pilkades serentak tahun 2022 ini.

“Dan ini menjadi lahan mafia yang akan dilakukan Inspektorat. Kami mendesak Inspektorat untuk mempublis terkait hasil temuan, atau setidaknya menyerahkan ke tiap-tiap camat yang ada di wilayah”, Pungkasnya.

baca juga: Rapat Paripurna PAW Pimpinan DPRD Butur Selesai Digelar, Rukman Basri Tinggal Menunggu SK Gubernur Sultra dan Pelantikan

Hal ini kata Zardoni, untuk mencegah terjadinya konflik pada Pemilihan Kepala desa serentak tahun 2022 ini.

“Supaya menghindarkan konflik, mendekati Pemilihan Kepala desa ini”, Tegasnya.(*)