– Warga Beralasan Membuat Tambak Namun Hasil Pasir Untuk Dijual

Peliput: Amirul

BATAUGA, BP – Lurahan Bandarbatauga Wa Ode Zahara tak menampik jika warganya berjumlah 17 orang yang mengolah areal tambang pasir untuk dijadikan tambak tidak mengantongi izin. Bahkan adik kandung Wa Ode Zahara juga ikut andil dalam mengeruk pasir dengan alasan membuat tambak tersebut.

“Iya saya akui itu, adik saya juga mempunyai lokasi disitu, mengeruk pasir untuk membuat tambak,” ucap Wa Ode Zahara saat ditemui di Kantor Bupati Busel, Rabu (7/12).

Dikatakannya, setelah didata lebih detail, ada 17 warganya yang melakukan aktifitas mengeruk pasir sekaligus untuk membuat tambak. Mereka membuat beberapa kelompok-kelompok untuk memanggil tiga alat berat exafator. Bahkan warganya itu tidak mengantongi sejumlah izin dari dinas terkait.

Bukan hanya itu, kata Ibu Lurah, sebagian besar lahan-lahan tidur yang sedang digarap tersebut belum memiliki sertifikat lahan. Namun dua hari lalu aktifitas pengerukan pasir itu berhenti.
“Ada beberapa warga datang kekantor Kekurahan meminta surat rekomendasi untuk membuat akte hak milik tanah, namun saya tidak berani dan tolak memberikan rekomendasi itu. Saya juga melihat sudah dua hari ini mereka berhenti beroperasi,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Lingkungan Hidup,(KLH) Dr Hanok Z Mariang MSi mengatakan setelah melakukaan peninjauan dilapangan dilokasi pengerukan pasir itu ditemukan bahwa proses pengerukan pasir tersebut memiliki dampak lingkungan kepada warga setempat. ” Kami sudah cek dilapangan, aktifitas pengerukkan pasir dengan alasan membuat tambak itu telah memiliki dampak lingkungan,” kata Hanok Z Mariang.

Namun saat ditanya dampak lingkungan apa saja yang ditimbulkan?, Hanok Z Mariang belum bisa merinci seberapa besar dampak kerusakan lingkungan akibat aktifitas tersebut.
” Tentu sudah terjadi kerusakan lingkungan, namun untuk melihat secara detail seperti apa kerusakannya yang ditimbulkan maka harus dibentuk tim untuk meneliti itu,”tuturnya.

Ditambahkannya, jika melihat Perda RTRW Kabupaten Buton kala itu wilayah tersebut masuk dalam kawasan pertambangan rakyat. Disejumlah titik di lokasi diwilayah tersebut sudah terpampang sosialiasi larangan menambang atau mengelolah bila tidak dipatuhi aturan dan syarat pertambangan sesuai UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan minerba, UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Jika hal ini terus dibiarkan dan tanpa perhatian serta pengendalian pemerintah daerah dampak kerusakan lingkungan akan dirasakan masyarakat Batauga.
“Saya kira sudah jelas lokasi itu dilarang melakukan penambangan pasir maupun dengan alasan membuat tambak, apalagi mereka tidak memiliki sejumlah izin, maka apa yang dikerjakan oleh warga tersebut adalah ilegal,” pungkasnya. (*)