Peliput: Prasetio M

BAUBAU, BP – Bentuk keseriusan dalam memaksimalkan pengawasan obat dan makanan terpadu di Kota Baubau, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Pemerintah Kota Baubau (Pemkot Baubau) melakukan penandatanganan MoU, bertempat di ruang rapat, Kantor Walikota Baubau, Rabu (19/01).

Penaandatanganan bersama MoU antara Pemerintah Kota Baubau Oleh Plt Walikota Baubau La Ode Ahmad Monianse dan Kepala BPOM Kendari Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes

Plt Walikota Baubau La Ode ahmad Monianse dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah digagas sebelumnya antara Walikota Baubau, Dr HAS Tamrin MH (alm) Bersama Balai POM, namun Walikota Baubau selanjutnya melakukan perawatan sehingga penandatanganan MoU ditunda.

“Ini (penandatanganan MoU) sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi sudah digagas oleh beliau,” ujar Monianse.

Dikatakan, sebagai bentuk kepatuhan Pemerintah Kota Baubau terhadap undang-undang dan inpres nomor 3 tahun 2017 yang ditindaklanjuti oleh permendagri nomor 14 tahun 2018 tentang pentingnya pengawasan bersama. BPOM dan Pemerintah Daerah memiliki kepentingan bersama tentang bagaimana bersama-sama melindungi penyalahgunaan obat dan makanan yang beresiko untuk masyarakat.

” Jadi kita punya tujuan yang sama, sehingga untuk mengsingkronkan gerakan kita didalam wilayah yang sama, maka dibentuklah MoU yang kita tindaklanjuti hari ini,” terangnya.

Menurutnya, selain meningkat sinergritas dalam upaya peningkatan kualitas pengawasan, penandatanganan MoU ini juga diharapkan bisa menjadi landasan bagi Pemkot dalam mengembangkan UMKM yang bergerak di idang olahan makanan.

” Hari ini produk-produk UMKM persaingannya sudah sangat ketat dan pada akhirnya yang akan memenangkan pertarungan adalah yang punya mutu dan kualitas. Disini adalah kualitas yang bersertifikasi, tidak hanya kualitas dari pengakuan dari orang perorang karena citarasa atau sesuatu, tetapi benar-benar diukur melalui pengkajian ilmiah tentang kandungan bahan-bahan yang terkandung dalam makanan olahan itu,” terangnya.

Olehnya itu melalui MoU ini kata Monianse, BPOM kedapannya juga dapat memberikan masukan dan saran kepada UMKM melalui dinas terkait terkait tatacara pengurusan sertivikasi makanan, sehingga nantinya UMKM Baubau dapat bersaing dengan UMKM dari daerah lainnya.

Lanjut selain pengawasan makanan, melalui MoU ini kiranya dapat dikembangkan terhadap pengawasan bahan makanan yang masuk ke Kota Baubau, salah satunya sayur mayur yang berpotensi mengandung pestisida berlebih. ” Mengenai hal ini kita butuh diskusi lebih tentang apa yang akan dilakukan oleh pemerintah kota dibantu oleh BPOM,” tutupnya.

Sementara itu Kepala Balai POM kendari Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt., M.Kes saat ditemui usai penandatanganan MoU mengatakan, jika pihaknya telah melaksanakan penandatanganan bersama pemerintah kabupaten/kota yang ada di Pulau Buton. MoU ini juga merupakan bentuk kepastian antara BPOM dan pemerintah daerah dalam bersinergi dalam upaya pengawasan obat dan makanan.

” Pengawasan obat dan makanan ada dua dimensi, yakni dimensi perlindungan masyarakat dab dimensi pemberdayaan pelaku usaha. Karena pelaku usaha kita agar bisa go publik, go internasional maka kita harus fasilitasi dan inienjadi tugas baik pemerintah pusat maupun prmerintah daerah, maka dengan adanya MoU ini akan lebih efektif kita bersinergi dalam melakukan dua hal tadi,” ucapnya.

Dikatakan dalam rangka perlindungan kepada masyarakat dan pemberdayaan pelaku usaha, sejak tahun 2020 Pemerintah Pusat melalui BPOM menginisiasi Dana Alokasi Khusus ( DAK) pengawasan obat dan makanan. Kota Baubau termasuk menjadi salah satu daerah yang mendapat DAK sejak tahun 2020, 2021, namun ditahun 2022 tidak lagi mendapatkan .

baca juga: Buntut Pelemparan Batu SMAN 2 Baubau, Polsek Murhum Amankan Lima Siwa, Tiga dari SMKN 2 Baubau, Dua dari SMAN 2 Baubau

“Ini berdasarkan evaluasi nasional ternyata serapan atau realisasi penggunaan dana DAK itu untuk penggunaan pengawasan obat dan makanan oleh pemerintah kabupaten/kota rendah maka dikurangi sebanyak 50 persen daerah yang menerima, sehingga beberapa kabupaten kota tidak mendapatkan lagi dana DAK tersebut, termasuk Kota Baubau,” bebernya.(**)

Comments are closed.