Peliput : Amirul

Batauga, BP-Dengan akan berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2022. Pemkab Busel mulai menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pengganti RPJMD

Kepala Bappeda Kabupaten Buton Selatan Ahmad Syahruni mengatakan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati pada tahun 2022 ditambah dampak dari pelaksanaan pemilihan serentak nasional pada tahun 2024, pada periode ini Pemkab Busel tidak dapat menyusun dokumen RPJMD.

Kepala Bappeda Kabupaten Buton Selatan Ahmad Syahruni

“Ada kebijakan masa transisi itu melalui instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 tentang penyusunan rencana pembangunan daerah dari 2023-2026, ” ucap Ahmad Syahruni.

Dikatakannya, arah kebijakan Insmendagari nantinya terjabarkan dalam RPD. penyusunan dokumen RPD itu mirip-mirip dengan RPJMD, tetapi RPD tidak melalui tahapan Musrembang atau bagian dari visi misi Bupati-Wakil Bupati namun melalui konsultasi publik.

“Konsultasi publik ini akan menghadirkan sejumlah elemen masyarakat, termasuk menghadirkan DPRD dan saat ini Pemkab Busel masih dalam tahap penyusunan dokumen draf RPD, ” katanya

Lanjutnya, penyusunan RPD ini akan berpatokan atau sasaran pokoknya pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Buton Selatan, Propinsi dan Pusat.

“RPD ini sifatnya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) , tidak sampai di DPR, ” tambahnya

Kata Ahmad Syahruni, sembari Pemkab Busel melakukan penyusunan Renstra OPD, dilakukan pula penyusunan RPD 2023-2026 sehingga dapat berjalan secara simultan.\

baca juga: Pomili Womal Terpilih Nahkodai Partai Demokrat Busel Periode 2022-2027

Ditambahkannya, sesuai jadwal yang telah ditetapkan, penyusunan dokumen RPD minggu depan sudah masuk pada tahap konsultasi publik, setelah itu masuk tahapan rewiev APIP.

“Target RPD selesai minggu kedua bulan Maret 2022 sudah jadi Perkada, menyusul renstra OPD di Perkadakan, ” tukasnya. (*)