Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Buton Selatan La Ode Firman Hamzah

Peliput : Amirul

BATAUGA, BP-Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Drs Nadir, M.M.Pd sisa dilantik dan dirotasi untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Buton Selatan La Ode Firman Hamzah
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Buton Selatan La Ode Firman Hamzah

“Rekomendasi KASNnya untuk Nadir ke DP2KB sudah ada, sisa dilantik sekaligus menunggu SK dari Kemendagri,” ucap Firman Hamzah saat ditemui belum lama ini.

Dikatakannya, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah menggelar uji kompetensi untuk mengisi jabatan kosong Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana (DP2KB) yang dilaksanakan 2 September lalu, hal itu berdasarkan rekomendasi KASN nomor B-2306/KASN/8/2020.

Nama-nama pejabat yang mengikuti uji kompetensi itu, Drs Nadir, M.M.Pd status menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catata Sipil Busel, La Asari. SP. MSi status menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Busel, selanjutnya Drs La Ode Hajaruddin menjabat Kepala Dinas Pemadan Kebakaran dan Penyelematan Busel, dan Drs La Djetu menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Busel.

“Mereka yang uji kompetensi itu memiliki trackrekor pernah menggeluti bidang BKKBN, selain itu status masa kerja menjadi kepala dinas telah lebih dari 2 tahun,” ucapnya.

Setelah dilakukan uji kompetensi, hasilnya oleh Pemerintah Daerah mengirim ke KASN. Dari KASN keluar surat rekomendasi dengan nomor B-2605/KASN/9/2020 tertanggal 11 September 2020 prihal rekomendasi hasil Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT)Busel, bahwa Drs Nadir, M.MPd mengisi Jabatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Busel.

Namun berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 76 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Menteri berwenang mengangkat dan memberhentikan pejabat pada unit kerja yang menangani urusan adminstrasi kependudukan Provinsi dan Kabupaten /kota.

Sesuai petunjuk aturan itu, Bupati Buton Selatan mengeluarkan surat nomor 821.2/2034 tertanggal 17 September 2020 kepada Gubernur Sultra prihal usulan Pemberhentian Pejabat PPT Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil. Kemudian Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Sultra mengeluarkan surat nomor 82/22/4896 tertanggal 6 Oktober 2020 kepada menteri Dalam Negeri RI Cq Dirjen Kependudukan dan pencatata Sipil prihal usulan pemberhentian pejabatan PPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Selatan.

“Jadi khusus Disdukcapil rekomendasi dari KASN sudah ada, tinggal menunggu SK dari Kemendagri,” katanya.

Saat ditanya apabila rekomendasi usulan pemberhentian Kadisdukcapil belum mendapat SK Menteri Dalam Negeri dalam beberapa bulan kedepan sementara tahun 2020 akan berakhir. Kata Firman Hamzah, tetap optimis SK Mendagri itu keluar, karena sudah satu bulan lebih dikirim rekomendasi usulan itu, bahkan telah melalui tahapan panjang dan saat ini sudah berada di Kemendagri.

BACA JUGA: Melayani Publik, Dukcapil Busel Terapkan 3M

Ia menambahkan, sejak Buton Selatan mekar hingga saat ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dijabat oleh Nadir, untuk itu memang perlunya sebuah rotasi, yang dikandung maksud bahwa ada kontrak kinerja agar target kinerjanya terukur, peningkatan kompetensi dan evaluasi kinerja setelah masa 1 tahun dalam jabatannya. (*).

Nonton Video Berikut dari YouTube BaubauPost TV Channel

Asek Goyangnya…! Ada Acara Joget di Desa Bubu-Buton Utara Ditengah Pandemik Covid19

Acara joget malam yang diadakan pemerintah Desa Bubu, Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara (Butur) yang dimana disaat pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara tengah berjibaku melawan Covid-19.
Pj Kades Bubu Riswan mengatakan bahwa acara joget malam tersebut berlangsung karena mereka sudah ada izin dari pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Bonegunu dan mereka tidak akan berani melakukan kegiatan tersebut jika ada penyampaian dari pihak kepolisian bahwa tidak bisa melakukan acara joget malam.
Kapolsek Bonegunu Iptu Muhtar Abudu pada saat di hubungi Baubau Post melalui via WhatsAppnya membatah jika pihaknya mengeluarkan izin keramaian malam pada acara joget di desa Bubu.
Senada dengan Kapolres Butur AKBP Wasis Santoso SIK pada saat dikonfirmasi Baubau Post beberapa waktu lalu, terkait acara joget yang diadakan pemerintah desa Bubu mengakui jika dirinya tidak mengetahui bahwa di desa Bubu ada acara joget dan pihak polres tidak mengeluarkan izin untuk acara malam di desa tersebut.@baubaupost tv channel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pin It on Pinterest