Peliput: Iman Supa

Raha, BP – Kabupaten Muna dari tahun ketahun meraih WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dalam penilaian BPK, untuk pengelolaan keuangan negara maupun aset, menargetkan ditahun 2017 meraih predikat DTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Muna, Ratna Ningsi, mengungkapkan dalam menuju pencapaian predikat WTP ditahun 2017 akan melakukan beberapa langkah seperti halnya rapat manejemen aset.

“Belum lama ini ada pemeriksaan BPK disetiap instansi, terkait aset daerah yang belum terdaftar dengan baik sehingga akan menyiapkan langkah kongkrit dalam pencapaian WTP ditahun 2017,” kata Ratna saat ditemui di Gedung rapat Setda Muna usai mengelar rapat bersama Beberapa instansi, Senin (19/12).

Agenda yang akan dilakukan, diantaranya terkait manajemen Aset, inventaris barang SKPD yang dilengkapi identitas barang yang terinci paling lama 31 desember, daftar kebutulan usulan barang dalam rangka untuk tahun 2017, daftar hibah balik barang dari instansi lain, daftar aset tanah dan bangunan yang digunakan oleh pihak ketiga, serta berita acara terima aset yang dikembalikan pada SKPD yang semula digunakan instansi lain minta data.

“Beberapa data digunakan untuk kebutuhan dalam menata data dan manajemen aset yang selama ini belum maksimal tertata dengan dengan baik,” jelasnya.

Hingga saat ini, banyak aset daerah yang tidak terdaftar, sehingga menormalkan keadaan dalam proses penataan aset. “Sampai saat ini meraih WDP, proses manajemen aset belum sempurna tapi sudah mengarah yang lebih baik untuk meraih DTP,” tuturnya.

Ada mutasi yang dilakukan di instansi yang memiliki aset lalu pindah tidak tercatat sehingga aset tidak terkontrol, seperti halnya kendaraan roda empat dan dua. Setelah jabatan itu berakhir seharusnya pejabat tanpa membawah aset daerah, yang merupakan resiko dari jabatan.

“Banyak mantan PNS yang membawah kendaraan dinas, sekarang ditertibkan dengan membangun Kerja sama bersama Kejaksaan Negeri Muna maupn memerintahkan pol PP untuk menarik kendaraan daerah yang bukan hak untuk dimiliki,” tutupnya. (*)