– Davis: Dasar Retribusi Masih Gunakan Perbup

Peliput: Amirul

BATAUGA, BP – Inspektorat menegur Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Buton Selatan, akibat temuan retribusi penarikan pajak mineral bukan logam atau batuan, yang belum memiliki dasar hukum melalu Peraturan Daerah (Perda).

Namun Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Buton Selatan LM Davis menyatakan, penarikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disektor pajak mineral bukan logam dan batuan tersebut masih menggunakan dasar hukum Peraturan Bupati (Perbup) dan belum menggunakan Perda.

“Sehingga ada proses landasan hukum legalitas dalam pemungutan PAD itu, sampai saat ini masih Perbub yang diberlakukan. Selama Perda itu belum diterbitkan maka Perbub yang tetap menjadi dasar hukum untuk menarik retibusi tersebut. Untuk izinya di (Dinas) Perizinan dan Pertambangan yang terbitkan, sedangkan penarikan retribusinya itu menjadi kewenangan di Pos PAD,” terangnya saat ditemui diruangannya, Kamis (8/12).

Diakuinya dasar penarikan retribusi memang harusnya melalui Perda, hanya saja hingga saat ini Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sudah sampai pada bagian hukum, namun belum diketahui apakah sudah masuk ke DPRD Busel untuk dibahas atau belum. Pihaknya juga sudah menyurati bagian hukum, sebab penarikan tambang galian c tersebut sudah menjadi temuan di inspektorat yang belum ada dasar hukum melalui Perda.

Dikatakan, potensi penarikan pajak mineral bukan logam dan batuan dipungut di pos PAD di Desa Lawela. Setiap kendaraan yang mengangkut hasil alam Busel seperti galian C yakni pasir, kerikil, batu diberlakukan penagihan

“Angka retribusi untuk mineral bukan logam dan batuan itu sebesar Rp 20 ribu persatu kali lewat di Pos PAD. Menurutnya, angka nominal itu cukup kecil dan tak wajar. Sedangkan kondisi struktur bentuk alam wilayah sudah berubah dengan adanya pertambangan itu, biota lingkungan sudah rusak atau tidak seimbang dengan kondisi kerusakan daerah akibat pertambangan,” tuturnya.

“Akhir tahun ini proyek-proyek yang menggunakan tanah timbunan dan batuan baru selesai di kerjakan, mereka (kontraktor) baru ajukan permintaan pembayaran jadi sebelum BPKAD tuntaskan bayar, mereka diminta sudah melunasi pajak ini atau belum. Jadi Dinas Pendapatan memberikan keterangan lunas itu melalui fiskal, bahwa mereka sudah lunas dan sudah bisa dicairkan anggaranya,” tutupnya.

Untuk diketahui, pajak mineral bukan logam dan batuan ditargetkan sebesar Rp 400 juta sampai November sebesar Rp 272 juta lebih. Sedangkan bulan Oktober lalu tercapai Rp 204 juta. Perbandingan dari target realisasi masih sekitar Rp 127 juta atau baru terealisasi 68 persen.

Pajak mineral bukan logam dan batuan ini diantaranya, batu gunung sudah tercapai PAD sebesar Rp 16.595.000, pasir Rp 170.219.152, kerikil dan atau batu pecah Rp 8.017.900, tanah timbunan Rp 77.211.200. Anehnya, pertambangan pasir di wilayah Kecamatan Batauga diduga tak miliki izin resmi sementara, faktanya dilakukan penarikan pajak mineral bukan logam dan batuan hal ini sempat menjadi temuan inspektorat.(*)