Surat peringatan (SP) I dan II yang dilayangkan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Baubau, membuat masyarakat khususnya penjual yang biasa menggelar dagangannya di Wantiro merasa resah. Karena SP I dan II tersebut, disinyalir merupakan peringatan bagi para pedagang agar segera hengkang dari Wantiro, dengan kata lain mereka dilarang melakukan aktifitas ekonomi di Wantiro.
Hal ini dinilai beberapa pihak akan mematikan aktifitas perekonomian masyarakat setempat. Bahkan ada yang menilai hal ini tidak manusiawi karena membatasi hak masyarakat untuk berusaha dan berdagang. Padahal Pemerintah Kota Baubau harus memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakatnya untuk membuka usaha, demi peningkatan perekonomian Kota Baubau, dengan catatan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Baubau dalam peraturan daerahnya (Perda).
Benarkah isu penggusuran ini benar? ataukah hanya isapan jempol belaka. Mungkin bisa jadi isu ini dikembangkan oleh beberapa pihak yang memiliki kepentingan politik didalamnya. Padahal pada kenyataanya, SP I dan II yang dilayangkan oleh Satpol PP kepada para pedagang Wantiro bukanlah mengenai penggusuran, melainkan langkah pemerintah untuk menertibkan Kota Baubau dari kesemerawutan.
Dengan kata lain, Satpol PP tidak akan melakukan penggusuran kepada para pedangang Wantiro. SP I dan II yang kontorversial ini, rupanya dimaksudkan agar para pedagang di Wantiro senantiasa menjaga ketertiban dan kerapihan Wantiro, dengan membenahi tenda maupun rangka tenda yang senantiasa dibiarkan begitu saja pada siang hari usai berjualan pada malam hari.
Karena sesungguhnya, pemerintah tidak sekejam itu menggusur para pedagang yang jelas-jelas akan mematikan perekonomian masyarakat, yang berimbas negatif pada Kota Baubau. Kerapihan dan ketertiban kota merupakan tanggung jawab bersama pemerintah maupun masyarakat. Sehingga para pedagang Wantiro diminta kerja samanya untuk menjaga kerapihan kota, terlebih wantiro merupakan salah satu tempat berkunjung masyarakat Kota Baubau.
Pemerintah Kota Baubau memang memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakatnya untuk membuka usaha yang menggerakkan perekonomian. Namun, kebebasan ini hendaknya disertai dengan kesadaran untuk mengikuti Perda yang menuntut agar kota tertib dan rapih. Masyarakat tidak boleh seenaknya mengikuti kemauannya dengan alasan tertentu, sehingga melanggar Perda.
Namun pemerintah juga dituntut bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Jangan sampai sebuah keputusan yang dikeluarkan justru meresahkan masyarakat, sehingga menimbulkan chaos. Perlu ada sosialisasi yang baik kepada masyarakat, jangan sampai keputusan yang diambil pemerintah selalu dinilai buruk oleh masyarakat, meski itu tujuannya baik.
Masyarakat juga tidak boleh berprsangka buruk kepada pemerintah. Seharusnya masyarakat mengawal setiap kebijakan dengan sosialisasi yang baik dari pemerintah, sehingga isu-isu negatif tidak tersebar liar dan menjadi senjata politik bagi pihak-pihak tertentu. (*)