Peliput : Amirul
Batauga,BP-Adanya aktifitas penambangan material pasir dan kerikil secara masif menggunakan alat berat di Sungai Kolowu Kelurahan Masiri sejak 2020 lalu hingga saat ini oleh perusahaan perorangan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara telah menimbulkan tanah longsor disepanjang aliran sungai tersebut

Bentangan aliran sungai semakin hari semakin melebar hingga pada cuaca ekstrim beberapa waktu lalu, abrasi telah memakan bahu jalan perkantoran Masiri, puluhan hektar lahan pertanian, perkebunan masyarakat hilang tersapu erosi, bahkan telah mengancam permukiman warga Kolowu Kelurahan Masiri.

Warga Masiri menolak aktifitas penambangan pasir dan kerikil di sungai Kolowu

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Selatan Ir La Ode Mpute meminta izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap ( DPMPTSP) Propinsi Sultra pertanggal 3 Juli 2020 itu ditinjau kembali dan dicabut.

La Ode Mpute menjelaskan bahwa izin yang dikeluarkan dengan nomor 352/DPMPTS/VII/2020 pertanggal 3 Juli itu diduga telah terjadi mal administrasi dan penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan izin perorangan pengusahaan sumber daya air untuk pengambilan komoditi material tambang di sungai.

“Jadi ada dua sumber daya yang dikelola. Jika sumber daya air berarti hanya pemanfaatan sumber daya airnya yang dikelola, kemudian satunya pengambilan komoditi material tambang di Sungai berarti berbicara izin pertambangan, jadi mestinya ia memiliki dua izin,”

Lanjutnya, dalam amanat Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara , pada pasal 173B menjelaskan bahwa kewenangan Pemerintah Propinsi dalam penerbitan izin tersebut sudah diambil alih oleh pemerintah pusat.

Kata dia pada surat Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI nomor 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal : penundaan penerbitan perizinan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara

“Penerbitan Undang-Undang nomor 4 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara itu pertanggal 10 Juni 2020, Sementara izin yang dikeluarkan oleh pihak Propinsi Sultra terkait perorangan perusahaan sumber daya air untuk pengambilan material tambang di sungai itu terbit pertanggal 3 Juli, seharusnya izin itu tidak dikeluarkan karena akan telihat bahwa Pemprov telah melampaui kewenangannya,” tuturnya.

Celakanya, lokasi kegiatan pengambilan material tambang perorangan itu tercatat pada titik koordinat +- 3°38’39.93″S; 122°27’35.42″E tidak berada di wilayah Kabupaten Buton Selatan.

“Titik koordinat itu berada di laut sekitar pulau Buhubulu Tanjung Kakopi atau Laut Bagian Timur Wilayah Tinobu dan Moore Kabupaten Konawe Utara,” jelasnya.

baca juga: Sekda Busel Minta ASN Tingkatkan Disiplin dan Profesional

Ia menambahkan, sejumlah informasi yang dikumpulkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dibuat dalam bentuk surat resmi ke Pemerintah Propinsi Sultra, agar Pemprov segera meninjau kembali dan bahkan mencabut izin perorangan perusahaan pertambangan pasir dan kerikil di Sungai Kolowu Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga tersebut.

“Sudah ada surat resmi dari Pemerintah Buton Selatan ke Pemprov Sultra, secepatnya kita kirim,” tukasnya. (*)