Peliput: Hengki TA

LABUNGKARI, BP – Sebanyak 6.931 unit rumah di Kabupaten Buton Tengah (Buteng), telah diusulkan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan bedah rumah. Usulan ini tercatat dari tahun 2019- 2022.

Hal tersebut, berdasarkan data yang bisa dilacak di aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (Sibaru). Dimana, aplikasi tersebut langsung terkoneksi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sehingga, melalui aplikasi itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Buteng membuka ruang bagi pemerintah desa untuk mengusulkan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Suhardin Djama Suke

“Kami membuka ruang seluasnya-luasnya bagi desa untuk mengusulkan RTLH di wilayahnya sebanyak-banyaknya, akan tetapi harus memenuhi sejumlah indikator,” ungkap Suhardin Djama Suke, Kepala Disperkim Buteng saat dikonfirmasi diruangannya.

Lanjutnya, pengusulan bantuan tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR, yang memiliki dua kriteria pengusulan bantuan perumahan, masing-masing kriteria teknis dan administrasi. Pada kriteria teknis itu meliputi masalah kontruksi, sanitasi, kepadatan rumah, lebih dari satu KK dalam satu rumah, dan seseorang yang sudah menikah. Sementara administrasi meliputi warga kurang mampu dan memiliki KTP, serta memiliki lahan sendiri yan tidak sedang bermasalah.

“Setelah ada usulan, maka tim dari pusat, provinsi dan daerah akan bersama turun ke lapangan untuk melakukan proses verifikasi. Proses ini untuk menentukan kelyakan usulan untuk diberikan bantuan,” tuturnya.

Oleh sebab itu, pihaknya intens turun ke lapangan untuk memberikan sosialisasi mengenai tata cara pengusulannya. Selain itu, saat ini baru memasuki tahapan perampungan data, mengenai kuota bantuan masing-masing daerah sementara menunggu dari pemerintah pusat maupun provinsi.

BACA JUGA: 2000 KPM di Buteng Menunggu Verifikasi Data untuk Terima BST Tahap Akhir

“Jadi tahun ini kita belum ada kuota, tapi tahun kemarin kita dapat sebanyak 114 unit dari DAK, dari balai melalui APBN 200 unit, Provinsi Sultra lima unit ditambah 33 unit untuk korban konflik,” tutupnya.(*)

Pin It on Pinterest