Laporan : Hasrin Ilmi
BUTON,BP- Pemerintah Kabupaten Buton menghibahkan aset tanah untuk pembangunan Kantor komisi Pemilihan Umum (KPU) Buton. Penyrahan aset tersebut dilakukan dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan serah Terima Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Buton kepada KPU Kabupaten Buton jum’at pekan lalu.

Bupati Buton, Drs La Bakry pada kesempatan ini mengatakan penyerahan aset tanah untuk pembuatan Kantor KPU Buton merupakan suatu kesyukuran dari perjalanan panjang selama ini. Sehingga bisa diberikan lahan untuk dibangun di daerah Kabupaten Buton.

penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan serah Terima Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Buton kepada KPU

“Setelah dicari tempat yg strategis maka ditemukan lahan yang strategis didepan kantor Bupati lama untuk kantor KPU yang baru ini,” katanya

Lebih lanjut Ketua Golkar Buton ini mengatakan pemilihan umum kedepan bisa diupayakan lebih baik sesuai ketentuan perundang undangan untuk meminimalisir resiko kecurangan.

“Melihat regulasi yang membingkai penyelenggara KPU, panwas , partai politik dan paslon, semakin kesini aturannya semakin transparan sehingga ruang untuk kecurangan bisa semakin kecil, ” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya berharap dengan adanya pembangunan Kantor KPU yang baru ini, KPU bisa bersinergi dan memiliki kantor permanen dan layak sebagai tempat pusat penyelanggara even pemilihan kepala daerah, Anggota DPR, presiden dan wakil presiden, terutama yang berkaitan dengan data data pemilihan umum.

Ditempat yang sama Ketua KPU Buton, Burhan menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada Bupati Buton dan jajaran nya yang telah memberikan fasilitas aset tanah untuk pembuatan Kantor KPU di Kab Buton.

“Anggaran penyediaan lahan KPU wilayah Indonesia sudah siap dan mudah mudahan bisa ditindak lanjuti sehingga bisa menjadi aset KPU RI dan dalam hal ini KPU Kab Buton untuk pembangunannnya,” ungkapnya

Sejak tahun 2019 telah dilakukan pemutakhiran data dan dilanjutkan tahun 2020-2021 dan dilakukan rekapnya dilakukan setiap tiga bulan sekali.

“Tiap tiga bulan diadakan rakor dengan stakeholder yang ada, dari unsur pemda, parpol dan diagendakan di akhir Juni ini karena temuan kita di tahun 2020 banyak pengadministrasian data yang harus di benahi,” katanya

baca juga: KPK Pantau Langsung Penyelesaian Aset Antara Baubau dan Buton

Selanjutnya Organisasi kehumasan juga perlu di bangun untuk menangkal isu hoax dan pembuatan program baru yakni “Desa peduli pemilu” dengan tujuan untuk menggugah kesadaran pemilih dari godaan money politik yang sulit diberantas sehingga tercipta politik yang sehat.(***)