peserta sosialisasi UU Cipta Kerja

Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP-Dalam upaya penyaluran informasi dan pemahaman kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) melalui Tim IV Sosialisasi Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Prov Sultra menggelar sosialisasi di Kota Baubau.

peserta sosialisasi UU Cipta Kerja
peserta sosialisasi UU Cipta Kerja


Kegiatan sosialisasi tersebut diselenggarakan di aula kantor Wali Kota Baubau Kamis, (10/12/2020) yang dihadiri oleh Wali Kota Baubau Dr. H. AS Tamrin, MH. Selain itu, turut diikuti oleh para kepala SKPD, Camat, Lurah lingkup pemerintah Kota Baubau dan sejumlah tokoh masyarakat serta tokoh pemuda.
Sebagaimana dirilis Kominfo Baubau, dalam sambutannya Dr. H. AS Tamrin mengharapkan agar hasil sosialisasi tersebut dapat disambungkan kepada masyarakat yang belum paham. Hal ini ia maksudkan agar masyarakat dapat memahami isi yang terkandung dalam UU tersebut. Sehingga tidak ada lagi yang mengambil langkah negatif seperti sebelumnya.
H. AS Tamrin juga menjelaskan, dalam UU tersebut mengatur tentang pelayanan prima kepada masyarakat, di antaranya ialah dengan penyederhanaan perijinan serta mempermudah prosesnya. Menurutnya, hal tersebut dapat menghindari adanya pungutan liar dalam proses pengurusan administrasi perijinan antara pemerintahan dan suatu lembaga usaha.
“Undang-undang ini sudah dibahas jauh hari, Omnibuslaw ini adalah penyatuan UU yang banyak, dengan mekanisme yang prosedural. Tujuannya untuk mempercepat dan mempermudah pengurusan sehingga tidak ada pemungutan liar. Dengan proses pengurusan yang panjang nanti akan ada oknum yang meminta harus bayar ini bayar itu”, tukasnya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Prov Sultra Drs. La Ode Mustari, M.Si. mengungkapkan, kemudahan berusaha di Indonesia masih di bawah beberapa negara di ASEAN yaitu pada peringkat ke 73. Menurutnya, dengan adanya UU Omnibuslaw tersebut para pengusaha akan dibukakan ruang seluas-luasnya. Dengan demikian, lapangan kerja akan terbuka untuk masyarakat.
“Bisa dibayangkan setiap tahun ada sekitar 2,9 juta para pencari kerja, ditambah dengan para pengangguran yang mencapai 6,9 juta. Selain itu, 3,5 juta terjadi pemutusan hubungan kerja selama wabah pandemik Covid-19 ini”, ujarnya.
Mustari menyadari, sebelumnya telah terjadi banyak kritikan dari berbagai komponen masyarakat dan para kelompok serikat mahasiswa. Bahkan ada perusakan fasilitas dimana-mana di Indonesia. “Sangat disayangkan, saya rasa ini hanya karena misskomunikasi dan ketidakpahaman masyarakat mengenai UU cipta kerja ini,” imbuhnya.

baca JUGA: Pemkot Baubau Bahas Pengembangan Kawasan Infrastruktur Strategis
Adapun Tim IV Sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja Prov Sultra yang ikut dalam kegiatan sosialisasi tersebut di antaranya ialah: Asisten Administrasi Umum Setda Prov Sultra Dr. La Ode Mustari, M.Si., Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov Sultra Dra. Zanuriah, M.Si., Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB Prov Sultra Dra. Andi Tenri Rawe Silondae, MM., Kepala BAPPEDA Sultra, J. Robert, ST., MT., dan beberapa anggota tim lainnya.(*)

NONTON JUGA VIDEO BERIKUT:

TARI DAUN NIPAH DARI BAUBAU AKAN MASUK DAFTAR TARI NASIONAL

Sanggar Seni Lakologou yang bertempat di Kelurahan Lakologou membuat sebuah tarian khas Baubau yang nantinya akan dimasukkan menjadi salah satu tarian nasional oleh Balai Pelestarian Nilai dan Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Tarian itu bernama Tari Daun Nipah.

Pemilik Sanggar Seni Lakologou Erna SKM saat dikonfirmasi Baubau Post, Kamis (25/06), mengatakan Balai Pelestarian Nilai dan Budaya (BPNB) Provinsi Sulawesi Selatan memfasilitasi untuk membuat sebuah tarian khas Buton. Dengan demikian Erna memutuskan untuk membuat tarian di wilayahnya tepatnya di Lakologou. Tari Daun Nipah dari Baubau akan masuk daftar tari nasional. @BAUBAUPOST TV CHANNEL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pin It on Pinterest