Peliput: Arianto W

BUTON, BP- Menanggapi aduan keresahan para nelayan di Buton terkait pengurusan Pas Kecil di Syahbandar Kota Baubau, Dinas Perikanan Kabupaten Buton harap Pemerintah Daerah (Pemda) dapat menegosiasikan solusi bersama instansi terkait.

Kabid Fasilitasi Perizinan dan Pengelolaan PPI, Dinas Perikanan Kabupaten Buton La Ila menyebutkan, sedikitnya ada sekitar 2000 kapal nelayan Buton yang masih aktif beroperasi hingga saat ini.

Namun demikian, kapal yang tercatat sudah mengantungi Pas Kecil atau Surat Tanda Kebangsaan Kapal belum mencapai 500-an unit.

Ilustrasi

“Kapal yang ada itu sekitar 2000-an, sementara yang terdaftar (Memiliki Pas Kecil-Red) belum sampai 500-an kapal,” jelasnya, Senin (24/05).

Tak heran, banyak masyarakat nelayan yang keluhkan mekanisme pembuatan Pas Kecil karena dinilai merepotkan para pemilik kapal.

Salah satunya ialah kewajiban bagi para nelayan untuk menyertakan kapal dalam proses pembuatan Pas Kecil di Kantor Syahbandar Kota Baubau.

“Syahbandar itu kan instansi vertikal, dan kita tidak bisa intervensi kebijakan mereka.Sementara kalau mau harap dari pihak Syahbandar Baubau yang ke Pasarwajo yah mereka belum punya anggaran untuk ke sini,” ujarnya.

Merespek hal itu, La Ila menyebutkan solusi terbaik dalam mengatasi keresahan para nelayan ialah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buton harus melakukan negosiasi bersama instansi terkait seperti Dinas Perhubungan Kota Baubau atau Kantor Syahbandar Kota Baubau, agar menempatkan salah satu stafnya (Tenaga Khusus Pengukur Kapal) di Kecamatan Pasarwajo.

“Solusinya yaitu Pemda harus negosiasi, bersurat ke Dinas Perhubungan atau Sabandar agar menempatkan salah satu stafnya yang bisa mengukur kapal di Pasarwajo,” terangnya.

baca juga: Pemkab Buton Teken Kerjasama dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI

Jika usulan ini terealisasi, La Ila berkeyakinan akan banyak masyarakat nelayan yang berbondong-bondong melakukan pengurusan Pas Kecil. Dimana, selain untuk menunjang keselamatan para nelayan, Pas Kecil juga berguna untuk mendata dan memverifikasi ulang kapal-kapal yang ada di seluruh Indonesia. (*).

Pin It on Pinterest