BAUBAU, BP – Dinas Pertanian Kota Baubau menjadikan Kecamatan Bungi sebagai percontohan terkait kartu tani. Hal ini mendapatkan apresiasi dari petani setempat, karena kartu tani dapat mengontrol kesediaan subsidi pupuk dan pestisida.
Saat ditemui Baubau Post di persawahan, Senin (06/04) Ketua Kelompok Tani Kelurahan Liabuku Nurdan mengatakan, dengan adanya kartu tani sangat membantu petani persawahan. Hal ini dikarenakan agar subsidi pupuk yang diberikan oleh Pemerintah tidak disalahgunakan. Namun untuk saat ini pengambilan pupuk masih melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), karena kartu tani belum dibagikan.
“Hal ini dikarenakan biasanya distributor pupuk yang mengatakan sudah habis namun ternyata masih ada pupuknya. Oleh sebab itu dengan adanya kartu tani Pemerintah dapat mengontrol ketersediaan subsidi pupuk untuk petani, dan pupuk tidak disalahgunakan,” terangnya.
Diungkapkan, belum lama ini terjadi perselisihan antara petani dan distributor pupuk. Karena pembagian pupuk yang tidak merata, yang seharusnya pemberian pupuk sesuai dengan RDKK yang diajukan oleh petani.
Pihak distributor biasanya menawarkan untuk kepada petani untuk pembelian pupuk non subsidi, namun petani menolak karena sudah adanya surat dari Dinas Pertanian yang menyatakan bahwa tidak diwajibkan untuk membeli pupuk non subsidi. Olehnya itu petani mengikuti aturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Baubau.
“Sampai saat ini yang masih bermasalah juga adanya surat dari dinas yang mengatakan bahwa kita tidak diwajibkan untuk membeli pupuk non subsidi namun di sana biasa kami dipaksakan untuk membelinya, di mana jika kita membeli 50 kilogram pupuk subsidi maka minimal 1 kilogram harus membeli non subsidi, kebanyakan petani tidak membeli karena harganya yang mahal,” ungkapnya.
Namun untuk saat ini subsidi pupuk sudah mulai membaik dan tidak ada perselisihan antara distributor dan petani. “Semoga kedepannya dapat lebih bagus lagi dalam pensubsidian pupuk kepada petani,” harapnya. (#)
Peliput: Nelvida A
