-AKP Laode Sumarno: Penangguhan Berdasarkan Permohonan Jaminan Keluarga

Peliput : Kasrun Editor: Prasetio M

BURANGA, BP – Tersangka kasus dugaan tindak pidana perjudian yang diamankan oleh jajaran Polres Buton Utara (Butur) beberapa waktu lalu di Desa Wa Ode Buri, Kecamatan Kulisusu Utara, kini status penahanannya ditangguhkan oleh pihak kepolisian. Hal itu dilakukan setelah adanya permohonan jaminan dari keluarga tersangka.

Hal itu diungkapkan Kasat Reskrim Polres Butur, AKP Laode Sumarno, S.Sos pada saat diwawancarai awak media diruang kerjanya, Senin (19/04).

Kasat Reskrim Polres Butur, AKP. La Ode Sumarno saat diwawancarai awak media di ruang kerjanya

“Karena ada pihak keluarga yang minta jamin, kita tangguhkan”, ujarnya.

Menurut mantan Kasat Narkoba Polres Butur ini, sah-sah saja jika dilakukan penangguhan terhadap para tersangka kasus dugaan tindak pidana perjudian, apalagi ada pihak keluarganya yang menjamin.

Dikatakan Sumarno, dalam KUHAP juga telah diatur tentang penangguhan tersangka kasus dugaan tindak pidana perjudian.

“Dan itu bukan hal yang tabu, KUHAP menghendaki ada aturan itu”, ucapnya.

Ia juga membeberkan, alasan para tersangka sehingga ditangguhkan penahanannya, salah satunya yaitu tidak akan mengulangi perbuatannya dab tindak pidana lainnya.

” Tidak mengulangi perbuatannya, tidak menghilangkan barang bukti, kemudian tidak melakukan tindak pidana yang lain”, bebernya.

Kendati demikian, kata Sumarno proses hukum terhadap para tersangka kasus dugaan tindak pidana perjudian itu tetap berjalan.

“Iya berjalan. Proseslahh, proses itu kan pertahapan”, pungkasnya.

Untuk diketahui, dalam mengajukan penangguhan penahanan ini, tersangka atau terdakwa diharuskan memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan. Dalam mengajukan penangguhan penahanan ini, tersangka atau terdakwa diharuskan memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan.

Dilansir tribratanews.kepri.polri.go.id, penangguhan penahanan ini berbeda dengan pembebasan dari tahanan. Pada penangguhan penahanan, seorang tahanan masih sah dan resmi, serta masih berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan undang-undang. Namun, pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi.

baca juga: Anggaran Pilkades Serentak di Butur Sebesar Rp 1,5 Miliar

“Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan,” demikian bunyi dalam Pasal 31 KUHAP.(**)