Peliput: Gustam — Editor: Ardi Toris

PASARWAJO, BP- Sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Pemuda Pemerhati Rakyat Buton (PPRB), menggelar aksi demostrasi menuntut transparansi anggaran covid-19, di Perkantoran Takawa Buton, Senin (29/06).

Dalam aksinya, peserta aksi menilai, Dinas Kesehatan Kabupaten Buton tidak serius dalam melakukan upaya pencegahan dan penangana covid-19 d Kabupaten Buton.

Demontran PPRB minta pemda transparan soal anggaran Covid-19 dan minta kadis kesehatan buton di copot Foto Gustam–BaubauPost

“Mengapa kami katakan demikian, terpaparnya 27 Nakes beberapa hari lalu menandakan Pemda tidak siap melakukan pencegahan covid-19 di Kabupaten Buton. Apakah Nakes tidak disiapkan APD, atau mungkin APD yg dikenakan tidak layak pakai, sangat memprihatinkan,” kata Jenderal Lapangan PPRB La Ovan Wabula.

Massa aksi juga menyinggung soal ketidaksiapan Pemda Buton dalam menyiapkan Rumah Susun (Rusun) Takawa sebagai tempat isolasi pasien covid-19.

“Dari tempat karantina yang disiapkan sangat tidak layak huni, beberapa fasilitas yang kurang lengkap di dalam, seperti air yang tidak mengalir, tentu hal ini menjadi sorotan kami,” ujar La Ovan.

“Kemudian dengan terpaparnya 27 Nakes menimbulkan tersumbatnya pelayanan publik terhadap masyarakat yang membutuhkan penangan medis di RSUD Buton. Maka untuk itu kami meminta kepada Bupati Buton untuk menggati Plt Dinas Kesehatan, karena kami anggap lalai dalam memerangi dan menangani covid-19 di Buton,” tambahnya lagi.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Buton La Ode Zilfar Djafar menjelaskan ada beberapa kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak mentransfer ratusan miliar anggaran covid-19, dari DAL maupun DAU.

“Selain itu, dari sisa yang ada, dialokasikan lagi untuk biaya dana tak terduga kalau ada hal-hal yang mendesak, dan itu dicairkan apabila ada hal-hal yang perlu, misalnya dana untuk APD maka dimasukanlah permintaan,” jelasnya.

“Untuk biaya covid-19, kita alokasikan pertama untuk pencegahan, kemudian kegiatan penanganan, kemudian ada juga dana dampak kondisi sosial ekonomi,” jelas Zilfar Djafar lebih lanjut.

Pantauan media ini, diskusi antara Pemda Buton yang diwakili Sekda Buton Zilfar Djafar, Plt Kadis Kesehatan Djufri, Asisten Pemerintahan Setda Buton, beserta para peserta aksi saat itu berjalan cukup alot. Peserta aksi menuntut agar pemerintah menghadirkan Bupati La Bakry sebagai penentu kebijakan.

Namun setelah dijelaskan oleh Sekda bahwa bupati masih dengan kesibukannya, lahirlah kesepakatan bahwa Sekda akan menfasilitas para peserta aksi yang berdiskusi dengan Bupati La Bakry di kemudian hari. (*)

Pin It on Pinterest