BAUBAU,BP- Terkait kenaikan retribusi parkir yang diatur melalui Peraturan Walikota (Perwali) Kota Baubau dinilai tidak tepat. Pasalnya, tarif retribusi parkir sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Kalaupun ada perubahan tarif seharusnya Pemerintah Kota Baubau mengajukan revisi perda untuk melegalkan penarikan retribusi kepada masyarakat.

Demikian diungkapkan, Muhammad Taufan Achmad SH salah satu advokat yang juga praktisi hukum pada lembaga Mahandia Research Kota Baubau kepada Baubau Post saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Baubau kemarin.

Dikatakan, pemberlakuan Perwali untuk kenaikan tarif restribusi ini dinilai sangat kel;iru dan bertentangan dengan kaidah tata negara di Indonesia. Bahkan, Pememrintah Kota Baubau terkesan asal jadi saja menetapkan aturan untuk menggenjot Pendapatan Asli daerah (PAD). Perwali dalam kaidah ketatanegaraan berfungsi sebagai aturan yang memberikan penjelasan terhadap hal hal yang belum sempat diatur atau tertuang dalam perda tersebut.

“Misalnya menganai persyaratan, tata cara pemungutan retribusi sampai pada pembentukan UPTD atau sederhananya Perwali itu dalam kontes Perda mengatur tentang hal yang administratif saja,”katanya.

Lebih lanjut dikatakan, jika Perwali kemudian subtansinya merubah isi sebuah Perda, misalnya mengenai perubahan tarif retribusi atau pajak maka harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Selain itu, Perda atau Perwali sekalipun untuk dapat di berlakukan ke masyarakat harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya harus ada kajian akademik untuk mengetahui alasan pembuatan perda tersebut.

“Jadi menurut saya Perwali yang isinya adalah perubahan dari suatu Perda perlu dilakukan perubahan jika perlu Perwali itu dicabut digantikan dengan Perda perubahan. Kan jadinya tidak nyambung masa Perwali merubah Perda,”katanya.

Untuk itu, kata Taufan, hal mendasar yang harus dijawab oleh Pemerintah Kota Baubau adalah apa yang menjadi rujukan atau aturan sehingga berani mengeluarkan perwali yang isinya merubah subtansi perda . Sekaligus merubah besaran tarif dalam Perda tersebut. Ini juga bisa berpotensi menjadi masalah karena pemasukan daerah yang tidak berdasar akan berpotesni bertentangan dengan hukum.

“Saya tidak mau menyatakan atau menyimpulkan ini sebagai pung;li karena yang berhak menentukan ini adalah aparat yang berwenang,”tutupnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Baubau, Hj Roslina Rahim meminta kepada Pemkot Baubau untuk segera memasukkan Raperda tentang revisi Perda retribusi pakir. Selain itu, dalam Perwali retribusi parkir, memerlukan persetujuan DPRD untuk menetapkan besaran retrbusinya.

Dalam Perwali itu ada perubahan angka, sehingga kami meminta secepatnya kepada pemerintah untuk mengadakan revisi Perda. Memang retribusi parkir bisa diatur dalam Perwali, namun harus melalui persetujuan DPRD,” katanya.

Wakil Ketua DPRD, Yasin Mazadu menambahkan, penyesuaian retribusi parkir yang telah diatur dalam Perwali, memang dibenarkan. Namun, harus melibatkan DPRD untuk menetapkan Perwali tentang perubahan retribusi.
“Penyesuaiannya tarif melalui Perwali itu dibernkan, tetapi kalau sudah berhubugan dengan tarif maka, termasuk dalam kategori Perwali yang memerlukan persetujuan DPRD. Utuk itu, kami meminta agar pemerintah segera mengajukan revisi Perda tentang retribusi parkir,” jelasnya.(***)