Peliput : Kasrun

BURANGA, BP – Warga Desa Laangke, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Butur, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan aksi demonstrasi di kantor Bupati, Rabu (16/3/2022).

Diketahui, puluhan warga yang berdemonstrasi di kantor Bupati itu menuntut soal pemecatan Ketua RT, Kader Posyandu, Kader Posbindu dan KPM yang dilakukan Pj Kepala Desa Laangke, Masrib.

Warga Desa Laangke lakukan Demonstrasi di kantor Bupati Butur

Koordinator aksi, Muhammad Rizal dalam orasinya mengatakan, Pj Kades melakukan pemberhentian, semestinya harus sesuai dengan mekanisme yang jelas. Ia juga mengatakan sebelum melakukan pemecatan terlebih dalu memberikan surat teguran.

“Tapi nyatanya, itu tidak ada,” ujarnya.

Atas ulah Pj Kades Laangke itu, pihaknya bertandang ke Kantor Bupati Butur untuk mempertanyakan hal tersebut.

Rizal juga membeberkan, informasi yang ia dapat dalam waktu dekat ini Pj Kades Laangke akan melakukan pergantian aparat desa.

Selanjutnya dalam orasinya Rizal mengungkapkan, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) pernah menegur Pj Kades Laangke, tetapi tidak pernah dindahkan.

“Alasannya satu pak, bahwa (katanya) ini perintah dari atas. Alasannya satu pak, bahwa dia adalah orang menang kemarin,” ungkap Rizal dalam orasinya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Butur, Muh. Hardhy Muslim mengatakan, ia sering mengingatkan kepala desa, dalam hal ini Pj, bahwa kehadirannya sebagai Pj untuk mengisi kekosongan pemerintahan yang ada, sambil menunggu pejabat definitif.

“Kita tunjuk kalian sebagai pemimpin, walaupun status Pj, kita akan uji kalian, apakah kalian mampu memimpin atau tidak,” kata Hardhy Muslim yang menemui massa aksi itu.

Kendati demikian, Hardhy selalu mengingatkan, bagi Pj Kades yang ingin mengganti aparat itu tidak dilarang, tetapi ada aturannya.

“Itu yang perlu diingat. Camat jangan dilewati, ada rekomendasi camat,” tegasnya.

baca juga: Menyonsong HUT Butur ke 15, Pemkab Gelar Turnamen Mancing Berhadiah Rp 75 Juta

Ia menerangkan, Pj Kades itu hanya mengisi jabatan yang kosong, sampai ada pejabat definitif. Bukan serta merta mengganti aparatnya.

“Saya akan lapor pak bupati, kita akan ganti Pj itu,” tegas Jenderal ASN Butur itu.

Untuk diketahui, dalam aksi unjuk rasa itu sempat terjadi baku dorong antara massa aksi dan pihak pengamanan.(**)