Peliput:Iman Supa
RAHA,BP-Rapat pemeriksaan pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh Tim BPK RI Sulawesi Tenggara (Sultra), Bupati Muna berharap pada seluruh Kepala SKPD dapat memberikan data dalam pengelolaan aset daerah secara transparan hingga di tahun 2017 Muna meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Rapat yang digelar di Galampano dihadiri seluruh SKPD. Senin (31/10).
“SKPD harus transparan dalam memberikan data pada tim pemeriksaan BPK. Dalam pengelolaan aset daerah bukan tanggungjawab dinas PPKAD namun menjadi tanggungjawab seluruh instansi terkait”terang LM. Rusman Emba.
Menjadi tugas yang sangat besar karena DBP plus ada kendala pelaporan di samping aset yaitu tentang salah satu perusahaan pelaporannya tidak lengkap sehingga berkonsultasi pihak tim BPK selain mencarikan solusi terbaik dalam pelaporan.
“Dalam pengelolaan aset daerah yang menjadi Kendala aset yang paling banyak, aset ada yang di kendari maupun di Muna barat namun pelaporan belum ada sampai saat ini sehingga Melakukan pembentukan tim dalam rangka penginvestarisian tentang aset”tambahnya.
Beberapa Aset yang terdeteksi diketahui namun yang memiliki tidak ingin mengembalikan seperti dinas pu dan beberapa kecamatan hal ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah bersama tim BPK.
“Tindakan yang dilakukan Telah melakukan komunikasi namun kalau dibutuhkan aset akan diambil secara paksa. Hal ini dilakukan sebagai Target Muna dalam meraih WTP di tahun depan. yang menjadi masalah maupun kendala akan dibenahi sehingga pelaporan memenuhi syarat dalam meraih WTP,”tutupnya (*)
