Peliput: Duriani

WAKATOBI, BP – Desa Palahidu Barat, Kecamatan Binongko sejak Tahun 2013 lalu dipimpin Plt. Kepala Desa (Kades) dimana berasal dari staf Kantor Camat Binongko. Kades Palahidu Barat definitive saat itu mengundurkan diri untuk maju menjadi Calon Anggota Legislativ (Caleg) Tahun 2014.
Saat ini, La Amasida, resmi menjabat Kades Palahidu Barat setelah dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Wakatobi bersama 14 kades lainnya. Hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dilaksanakan 13 November 2016 lalu.
Untuk mengemban amanah masyarakatnya, La Amasida, dalam melanjutkan pembangunan di desanya berencana memasang target 100 hari kerja. Target 100 hari kerja dimaksud antara lain berencana melaksanakan serah terima jabatan dan asset dengan pejabat Plt Kades Palahidu Barat sebelumnya.
“Untuk melanjutkan kepemimpinan sebelumnya termasuk program yang sudah terencana maka hal penting dilakukan yakni serah terima jabatan dan asset dengan pejabat sebelumnya. Itu sangat penting dilakukan karena terkait kelanjutan program yang tentu memiliki pos-pos anggaran baik bersumber dari APBD maupun APBN,” terang La Amasida, sesaat setelah usai seremonial pelantikkan, Kamis (15/12).
Menurutnya, melanjutkan pembangunan di desa terlebih dahulu harus mengetahui situasi dan kondisi dalam struktur pemerintahan termasuk saldo keuangan di desa. Sehingga dalam perjalanan kedepan tidak saling melempar tanggung jawab.
“Di desa itu ada anggaran program seperti ADD dan DD dimana bersumber dari APBN dan APBD. Dan program ini sementara berjalan termasuk anggarannya sudah dikucurkan. Saya selaku kades definitive, perlu mengetahui jenis program dan penganggarannya karena diakhir kegiatan ada pertanggung jawaban dan itu saya selaku kades dituntut pertanggung jawaban terakhir. Jadi harus ada transparansi sehingga tidak ada lempar tanggung jawab,” tegas La Amasida.
Selain serah terima jabatan dan asset, program kerja 100 hari yang akan diterapkan La Amasida, yakni penertiban administrasi. Kemudian program pembangunan desa untuk kedepan harus diketahui sehingga ada referensi ketika melanjutkan pembangunan desa.
“Ada beberapa hal juga masuk dalam program kerja 100 hari saya yakni RPJM Des harus dipelajari sehingga melanjutkan pembangunan di desa sudah ada dasar yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu menertibkan administrasi desa, termasuk perangkat desa yang tidak maksimal bekerja untuk masyarakat. Jika aturan mendukung untuk dilakukan penertiban maka itu juga penting,” tutup La Amasida. (***)

Pin It on Pinterest