Peliput: Prasetio M

BAUBAU, BP- Dalam rangka Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Baubau Tahun 2023, Pemerintah Kota Baubau menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lurah dan Camat se-Kota Baubau, bertempat Aula Kantor Walikota Palagimata, Senin (31/01).

Plt Walikota Baubau saat memyerahkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Baubau Tahun 2023

Plt Walikota Baubau La Ode Ahmad Monianse, saat ditemui awak media usai kegiatan, mengatakan jika kegiatan forum konsultasi publik ini merupakan persiapan awal RKPD Kota Baubau Tahun 2023. Dimana pihaknya membutuhkan masukan dan saran dari seluruh OPD termasuk DPRD Kota Baubau.

” Mengawali rencana kerja itu kami butuh masukan dan saran dari stakeholder termasuk DPRD, apalagi untuk melaksanakan program di limatahun terakhir, sehingga dibutuhkan kesiapan kita semua agar pencapaian di lima tahun terakhir itu bisa terukur,” ujar Ahmad Monianse.

Dilima tahun terakhir ini, Monianse menginginkan agar visi Kota Baubau menjadi daerah yang maju sejahtera dan berbudaya bisa terlihat dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Baubau secara nyata.

” Sejahtera misalnya pelayanan rumah sakitnya sudah baik, pelayanan air minumnya sudah baik, angka kemiskinan menurun hal-hal seperti itu yang bisa diukur dan dirasakan,” terangnya.

Lanjut Monianse mengatakan, ada empat target pembangunan yang perlu dikembangkan dan merupakan fokus penguatan dari peningkatan ekonomi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Untuk diketahui empat poin pembangunan daerah pada tahun 2018- 2023 yang mengusung tema Baubau Sejahtera.

1) Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi.

2) Percepatan dan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM dan menuju kapasitas SDM berdaya saing.

3) Pemantapan tata kelola Pemerintahan, Kondusivitas dan ketahanan viskal daerah.

baca juga: Target WTP, Plt Walikota Monianse Minta OPD Siapkan Kebutuhan Pemeriksaan BPK

4) Pemerintah infrastruktur dan konektivitas wilayah dengan memperhatikan berkelanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana. (*)

Comments are closed.