Peliput: Gustam

BAUBAU, BP – Berdasarkan data Kantor Pengelolaan Perbendaharaan Nasional (KPPN) Kota Baubau, sedikitnya ada lima langkah pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di tahun 2018.

Dalam data yang dimbil Baubau Post dari KPPN Kota Baubau, pada Senin (18/12) dijelaskan, lima langkah tersebut yakni, pertama, percepatan pejabat perbendaharaan yang meliputi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan bendahara. Kedua, percepatan penusunan time frame of budget execution atau kalender kegiatan setiap satker.

“Ketiga, percepatan proses pelelangan/pengadan barang dan jasa khususnya dari belanja barang dan modal. Keempat, pengajuan dan tambahan uang persediaan sesuia dengan perkiraan kebutuhan riil. Kelima, penyiapan kapasitas SDM pengelola keuangan untuk merespon berbagai perkembangan IT dalam pengelolaan keuangan dan kebutuhan peraturan pada mekanisme pencairan APBN yang dinamis,” tertulis dalam data pengelolaan DIPA 2018 KPPN Kota Baubau.

Dalam data tersebut, juga dijelaskan beberapa permasalahan pengelolaan DIPA tahun ini, yakni masih adanya data kontrak yang diterima di bulan Desember 2017, adanya penolakan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disebabkan isi cetakan SPM secara administratif, banyaknya SPM yang mengoreksi akibat kekeliruan memilih akun belanja, pengelolaan data supplier yang tidak konsisten.

“Serta adanya pengelolaan perbendaharaan yang belum mematuhi aturan, seperti data kontrak yang disampaikan telah melebihi lima hari kerja ke KPPN, penyelesaian tagihan melebihi waktu normal 17 hari kerja dan Laporan Pertanggung Jabawan (LPJ), Rekon dan laporan saldo terlambat disampaikan tiap bulan,” ditulis jelas. (*)

Pin It on Pinterest