• Zahari Harap Persoalan Segera Tuntas

BAUBAU, BP- Dampak dari mosi tidak percaya oleh sejumlah unsur BLUD RSUD Baubau terhadap direktur saat ini, menyebabkan penurunan jam pelayanan kesehatan di seluruh poli. Hal itu mengakibatkan tergangunya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang ingin berobat.

Pembatasan jam pelayanan poli ini sudah berlangsung sejak tanggal 2 hingga 9 Desember atau tepat satu minggu. Normalnya pelayanan dimulai pukul 08.00 Wita hingga pukul 14.00 Wita. Namun semenjak adanya pembatasan, pelayanan hanya dibuka hanya dua jam mulai pukul 10.00 Wita hingga 12.00 Wita. Di luar jam tersebut, pelayanan akan dilakukan di Unit Gawat Darurat (UGD).

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Baubau H Zahari, mengatakan keprihatinannya terhadap masalah yang terjadi di rumah sakit. Dewan juga menginginkan permasalahan yang terjadi di internal BLUD RSUD Kota Baubau segera terselesaikan secara baik, tanpa merugikan masyarakat yang ingin berobat.

“Kita sangat prihatin dengan kondisi saat ini, jadi jumat lalu kita sudah rapat komisi III DPRD dan pemerintah. Dalam rapat jumat lalu itu ada tiga hasil yang disepakati,” katanya kepada sejumlah media saat ditemui Senin (09/12).

Tiga hasil kesepakatan tersebut, yakni pertama pihaknya meminta Pemkot Baubau untuk melengkapi persyaratan BLUD RSUD Baubau yang maksimal 18 item, yang kedua meminta Inspektorat Kota Baubau untuk memeriksa BLUD RSUD Baubau, dan yang ketiga jika masih permasalahan, akan kembali dirapatkan bersama gabungan seluruh komisi DPRD.

Ia menilai, salah satu faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut yakni, pengelolaan dan perencanaan di BLUD RSUD Baubau yang kurang matang, sehingga berimbas kepada pembayaran jasa tenaga medis. Pihaknya dalam hal ini hanya sebatas membantu, agar di awal Januari 2020, uang jasa tenaga medis yang belum dibayarkan dapat segera dilunasi sesuai dengan APBD.

Pihaknya mencoba melihat kembali aturan yang ada pada BLUD terkait dengan anggaran yang akan direncanakan untuk digunakan membayar jasa tenaga medis di rumah sakit. Sehingga Zahari berharap, pengelolaan manajemen sepenuhnya menjadi hak BLUD RSUD Baubau, tanpa adanya intervensi dari pemerintah.

Selain itu, pihaknya menginginkan agar para tenaga medis di RSUD BLUD Baubau tetap menjaga standar pelayanan sesuai dengan program kesehatan yang dimiliki, karenta kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk masyarakat. Sehingga semua pihak yang ada di rumah sakit perlu bersabar dan menahan diri.

“Marilah kita bersama-sama menahan diri, yang namanya kebutuhan masyarakat walaupun ada persoalan, harapan kami jangan sekali-kali mengabaikan dari tugas pokok kita, apa lagi seorang dokter pengabdi masyarakat ini yang paling utama sebenarnya mereka melihat walaupun ada persoalan ketika masyarakat yang membutuhkan marilah kita seorang dokter yang punya hati nurani membantu sesama masyarakat di profesi kedokteran,” harapnya.

Pihaknya berharap status BLUD RSUD Baubau tidak akan menurun akibat dari masalah yang dihadapi saat ini, dan ke depannya pemerintah bisa lebih memperhatikan pelayanan di rumah sakit.

Ia menambahkan dewan tidak bisa mempunyai wewenangan untuk mencopot Direktur BLUD RSUD Baubau, pasalnya yang memilik hak progratif tersebut yakni Walikota Baubau. Namun pihaknya meminta perlu dievaluasi karena ada yang belum maksimal.

 

Pin It on Pinterest