Peliput: Gustam

PASARWAJO, BP- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton mulai merancang Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Bagi yang melanggar, nantinya akan didenda mulai dari Rp 50 ribu-Rp 100 ribu.

Pembahasan Rancangan Perbup (Raperbup) itu dipimpin Wakil Bupati Buton Iis Elianti, di Aula Kantor Bupati Buton, Kompleks Perkantoran Takawa, Rabu (19/08).

Wakil Bupati Buton Iis Elianti (tengah) saat memimpin rapat Raperbup penerapan disiplin protokol kesehatan

Semua masukan dalam rapat tersebut, kemudian akan menjadi bahan kajian Bagian Hukum Setda Buton untuk menyempurnakan Raperbup tersebut menjadi Perbup.

Sanksi yang diatur meliputi sanksi kategori ringan, sedang dan berat, yang bentuknya berupa teguran lisan atau tertulis, kerja sosial dan denda administratif.

“Sanksi untuk pelaku usaha, misalnya harus lebih terperinci klasifikasi pelaku usahanya sehingga akan menentukan besaran sanksi dendanya. Selain itu, aspek sosialisasi harus pula menjadi perhatian penting karena aturan yang dibuat tidak akan berhasil tanpa adanya sosialisasi yang menyeluruh,” kata Iis.

Ketika Perbup tersebut telah ditetapkan, jelas orang nomor dua di Kabupaten Buton itu, pemerintah akan segera mensosialisasikannya secara masif kepada masyarakat.

Sementara itu, mewakili Kajari Buton, Kasi Datun La Ode Fariadin menjelaskan subjek pelanggar harus didefinisikan sehingga tidak menimbulkan multi tafsir, sanksi denda untuk ditinjau kembali besarannya karena dinilai masih tinggi dibandingkan tingkat perekonomian masyarakat Kabupaelteb Buton.

“Kemudian siapa yang bertanggung jawab dengan pungutan dendanya dan denda akan disetorkan kemana,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Kabag Hukum Setda Buton, Fakharuddin Muhamad Satu mengatakan, sesuai Intruksi Presiden (Impres) Nomor 6 Tahun 2020 dan Intruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, maka perilaku masyarakat khususnya di Kabupaten Buton harus dirubah.

“Jadi jika ditemukan masyarakat tidak menggunakan masker maka akan dikenakan denda administrasi juga sanksi sosial,” tegasnya. (*)

Pin It on Pinterest