-Kejaksaan Dalam Perjalanan Dinas

Peliput: Iman Supa

RAHA, BP – Sidang Praperadilan Kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 dengan nilai kerugian uang Negara senilai Rp 41 M yang menetapkan lima tersangka harus diundur. Penundaan itu diakibatkan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna masih melakukan perjalanan dinas, Rabu (10/1).

Sidang Praperadilan yang dipimpin oleh Hakim PN Raha Kelas II Aldo Adrian Hutapea atas pemohon tersangka Ratna Ningsih, yang dilaksanakan di ruangan sidang utama PN Raha Kelas II. Nomor perkara praperadilan 01/PID.PRA/2018/PN.RAH dan dalam sidang yang dilaksanakan pada hari ini pihak termohon yakni Kejari Muna.

“Kita berikan kesempatan satu kali lagi panggilan kepada termohon. Bila Kejari Muna tetap tidak hadir, sidang perkara praperadilan ini tetap dilanjutkan,” ungkap Hakim PN Raha. .

Ia menegaskan kembali melayangkan panggilan resmi kepada termohon, dan sidang perkara praperadilan lanjutan akan dilaksanakan pada Selasa, 16 Januari 2018 dan sidang dimulai pukul 09.00 wita.

Sementara Kuasa Hukum Pemohon Dahlan Moga menilai pihak Kejari Muna tidak serius menghadapi proses persidangan ini. Menurutnya, proses praperadilan ini sebagai bentuk hak asasi manusia untuk mendapatkan keadilan dari penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kejari Muna.

“Kami melihat termohon kurang relevan, manakala pihak termohon melayangkan surat izin ada kegiatan kedinasan, sementara di lingkup Kejari Muna cukup banyak personil dan bisa mewakili walaupun cuman satu orang,” tambahnya.

Sidang perkara praperadilan Ratna Ningsih dkk dimulai pukul 10.40 Wita dengan hakim Aldo Adrian Hutapea.Untuk diketahui 5 tersangka yang ditetapkan oleh Kejari pada Kamis, 21 Desember 2017 lalu diantaranya mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muna, Ratna Ningsih, Kabid Bina Marga Dinas PU, Hasanuddin, mantan Kabid Anggaran, LM Taslim, Kabid Pembendaharaan, Hasrun dan mantan pemegang Kas Daerah, Idrus Gafiruddin. (*)

Pin It on Pinterest