BAUBAU, BP – Pemeritah Kota (Pemkot) Baubau melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) menggelar sosialisasi mengenai peraturan daerah (Perda) No 7/2018 tentang retribusi Izin Mendirian Bangunan (IMB), di salah satu restoran di Kota Baubau, Senin (26/11).

Wakil Walikota Baubau La Ode Ahmad Monianse yang membuka resmi kegiatan tersebut dalam sambutannya memaparkan beberapa kendala dalam pengurusan IMB di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Pertama mengenai kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengurusan IMB.

“Masih banyak ditemukan bangunan tidak punya IMB, dan ternyata masyarakat belum begitu paham soal aturan IMB, mungkin saat penyusunan Perda belum sempurna karena belum ada diskusi publik,” katanya.

Lanjut Monianse, kendala berikutnya yakni tidak adanya biaya. Sehingga dirinya meminta kepada instansi agar ada kepastian biaya dalam pengurusan IMB. Selain itu, proses pengurusan IMB masih cukup sulit, dan harus adanya kepastian waktu.

“Karena jangan sampai kita urus yang harusnya tujuh hari, menjadi satu bulan,” ungkapnya.

Dengan adanya kendala-kendala tersebut, Monianse meminta kepada RT/RW ini harus harus punya pemahamam mengenai administrasi umum. Sehingga dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai persyaratan dalam pengurusan IMB.

“Harapan kita sosialisasi ini dihadiri oleh lurah, ada RT/RW, sehingga poin penting dalam Perda No 7 tentang Retribusi IMB bisa tersampaikan, bagaimana prosedurnya, kepastian waktunya, terus kepastian biayanya,” tandasnya.

Monianse menjelaskan, maksud dari pembuatan Perda ini untuk mengatur masyarakat. Perda juga memiliki kekuatan hukum seperti halnya PP, UU atau peraturan menteri. Sehingga diharapkan pula, dengan adanya Perda, pemimpin daerah tidak berlaku sewenang-wenang dalam menentukan kebijakan.

“Untuk itu kita harus punya Perda yang mengatur penyusunan Perda, putusan walikota, maupun peraturan walikota. karena kepala daerah tdk boleh sewenang-wenang, harus tunduk kepada peraturan,” imbuhnya.

Selain itu politisi PDI Perjuangan ini juga berpesan, agar dalam penuyusunan Perda sedapat mungkin memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi investor untuk bertumbuh di Kota Baubau. Menurutnya Perda ini diperlukan untuk meningkatkan perekonomian daerah.

“Imbauan ini untuk ditindak lanjuti, sehingga kita dapat menyusun Perda yang memihak kepada investor. Namun investor ini jangan dipahami hanya dari luar negeri saja, tapi dari daerah kita juga ada,” ujarnya. (**)

Peliput: Zaman Adha

Pin It on Pinterest