Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi La Ode Muhammad Musnawir


Peliput : Amirul
BATUAGA,BP-Sejak mulai diberlakukannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buton Selatan dalam kaitannya dengan perencanaan di tahun anggaran 2021 mulai melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam masa peralihan kesistem yang baru.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi La Ode Muhammad Musnawir
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi La Ode Muhammad Musnawir

Terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 membawa konsekuensi perubahan yang mendasar terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program/kegiatan dalam dokumen perencanaan RKPD tahun 2021.

Dalam penyusunan RKPD 2021 pun, sesuai amanat Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tersebut, pemerintah daerah harus mulai melakukan penyusunan dengan memanfaatkan aplikasi yang dibangun oleh Kemendagri yaitu aplikasi SIPD.

Guna meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis mengoperasikan aplikasi SIPD, Badan Keuangan Daerah bersama Bappeda dan Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Buton Selatan telah melaksanakan sosialisasi paket regulasi Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Kepala Bappeda Busel Drs Meizat Amril Tamim melalui Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi L.M. Musnawir mengatakan bahwa dalam penyusunan RKPD 2021 sudah memasukkan hasil pemetaan sesuai Permendagri 90 tahun 2019 tersebut.

“Tentunya patokan yang digunakan yaitu dari RPJMD-P dan Renja OPD sesuai progres dalam penginputan SIPD, kita telah mengunci sampai tahap Perencanaan atau tahapan RKPD akhir,” Ucap Musnawir, belum lama ini

Lanjutnya, saat ini sudah masuk dalam tahap SIPD Penganggaran/RKA atau yang lazim didengar tahapan KUA PPAS yang merupakan gawean Badan Keuangan Daerah. Dalam SIPD Penganggaran terdapat beberapa menu yang harus dilengkapi seperti ASB, SSH, HSPK dan SBU.

“Untuk itu komponen tersebut harus dilengkapi terlebih dahulu karna komponen ini menjadi jembatan dalam penginputan rincian kegiatan di SIPD Penganggaran,” katanya

Kurang lebih 19.000 item dalam SSH ini yang sudah diinput oleh Bagian Pembangunan, kemudian ASB dapat diinput setelah di backup data dari SBU oleh Keuangan.

BACA JUGA: Arusani: RPJMD 2017-2022, Upaya Mewujudkan Visi Busel

“Jadi tidak ada lagi perbedaan antar OPD dalam menganggarkan kegiatan yang sama, misal belanja kertas (ATK) karena sudah diatur dan dikunci dalam ASB dan SSH ini,” jelasnya.

Ia berharap, bagi perencana OPD agar secepatnya menyelesaikan penginputan rincian kegiatan dimasing-masing OPD nya sesuai target waktu yang diberikan. (*)

Nonton Video Berikut dari YouTube BaubauPost TV Channel

Asek Goyangnya…! Ada Acara Joget di Desa Bubu-Buton Utara Ditengah Pandemik Covid19

Acara joget malam yang diadakan pemerintah Desa Bubu, Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara (Butur) yang dimana disaat pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara tengah berjibaku melawan Covid-19.
Pj Kades Bubu Riswan mengatakan bahwa acara joget malam tersebut berlangsung karena mereka sudah ada izin dari pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Bonegunu dan mereka tidak akan berani melakukan kegiatan tersebut jika ada penyampaian dari pihak kepolisian bahwa tidak bisa melakukan acara joget malam.
Kapolsek Bonegunu Iptu Muhtar Abudu pada saat di hubungi Baubau Post melalui via WhatsAppnya membatah jika pihaknya mengeluarkan izin keramaian malam pada acara joget di desa Bubu.
Senada dengan Kapolres Butur AKBP Wasis Santoso SIK pada saat dikonfirmasi Baubau Post beberapa waktu lalu, terkait acara joget yang diadakan pemerintah desa Bubu mengakui jika dirinya tidak mengetahui bahwa di desa Bubu ada acara joget dan pihak polres tidak mengeluarkan izin untuk acara malam di desa tersebut.@baubaupost tv channel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pin It on Pinterest