Peliput: Amirul

BATAUGA, BP – Kabupaten Buton Selatan, terancam tidak diberikan anggaran oleh pemerintah pusat untuk tahun anggaran selanjutnya. Hal itu berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buton Selatan yang sudah dianggarkan dalam APBD 2016, namun hingga kini belum diselasiakan.

Pasalnya, dokumen tetsebut belum ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, yang kemudian harus ditindaklanjuti ke pemerintah pusat.

Kepala BAPPEDA Buton Selatan H Ibrahim SE MPub menjelaskan, seluruh proses tahapan pembahasan seminar di daerah sudah tuntas, tinggal ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi untuk mendapatkan persetujuan evaluasi rekomendasi, yang kemudian dilanjutkan ke pemerintah pusat, dan setelah itu dibahas kembali oleh DPRD Busel untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).

Dikatakan, sebelumnya dokumen RTRW Busel terkendala akibat tidak ditandatangani oleh Gubernur Sultra, termasuk Koltim. Namun saat itu, Bupati Koltim langsung menghadap pada Gubernur Sultra untuk ditandatangani, sehingga pengurusannya cepat tuntas. Bahkan, Koltim juga sempat mendapat ancaman sanksi yang sama dengan Busel, jika tidak diserahkan sebelum akhir tahun 2016.

Lebih lanjut, draf RTRW Busel juga sempat bermasalah dengan Kota Baubau, subtansi masalah terdapat pada penggunaan ruang antara Kota Baubau dan Busel yang belum konek. Namun hal tersebut sudah tuntas setelah difasilitasi oleh Pemprov.

“Draf RTRW kita masih menunggu tandatangannya Gubernur Sultra, kalau tidak ditandatangani dan diserahkan ke pusat hingga Desember ini, Busel terancam dapat sanksi tidak dapat anggaran dari pusat,” kata H Ibrahim ketika rapat dengar pendapat di DPRD beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Busel Aliadi, menyesalkan kinerja BAPPEDA Busel, pasalnya seminar penyusunan RTRW tidak melibatkan tokoh masyarakat Busel.

Mestinya kata dia, dikomunikasi dan dikoordinasikan dengan DPRD pada saat pembahasan reperda dimaksud. Sebab, jika sudah selesai dibahas oleh pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Tata Ruang, maka itu sudah bersifat final dan tidak bisa dirubah.

“Mestinya setelah seminar dibahas dulu di DPRD, paling tidak pada saat pembahasan DPRD dilibatkan sehingga ditingkat daerah sudah tidak ada lagi masalah. Kemudian baru dikirim ke kementrian drafnya, sebab kalau mau tunggu hasil dari kementrian baru dibahas di DPRD itu tidak bisa dirubah lagi, karena kalau sudah draf dari pemerintah pusat itu bersifat final,” katanya.

Hal senada dikemukakan anggota DPRD Busel La Hijira. Ia beranggapan, harusnya BAPPEDA mengundang tokoh-tokoh masyarakat saat pembahasan draf Raperda RTRW tersebut untuk dibahas bersama.

“Tokoh masyarakat mana yang diundang siapa-siapa, saya tidak pernah dapat undangan, mestinya kita ini diundang juga,” tukasnya.(*)

Pin It on Pinterest