Peliput:Iman Supa Editor : Hasrin Ilmi
RAHA, BP- Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna terus mengungkap dan mengembangkan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam study banding di Yogjakarta senilai Rp 1.230.000.000. Setelah mentapkan Kepala Bidang (Kabid) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Muna, Nazaruddin yang sudah dititip dilapas Kelas IIA Muna. Kini Giliran Kepala BPMPD Muna, La Palaka SE menyusul ditahan setalah diteapkan sebagai tersangka oleh Jaksa selasa (13/12).

La Palaka yang memenuhi panggilan kejaksaan pukul 09:00 wita dengan mengendarai kendaraan dinas bernopol DT 7173 D. Setelah diperiksa oleh Kasi Intel, La Ode Abdul Sofian sekitar 7 jam langsung di giring ke mobil tahanan Kejaksaan. Nampak Nazaruddin yang datang pukul 12:30 wita menemani pemeriksaan Kepala BPMPD. Sebelum di bawa ke Lapas tersangka diperiksa kesahatnnya oleh Direktur RSUD Muna sekitar pukul 17.00 wita.

Kajari Muna, Badut Tamam SH MH melalui Kasi Intel Kejari Muna, laode Abdul Sofyan kepada sejumlah wartawan mengatakan, tersangka terjerat Pasal 2 ayat (1), subsidair Pasal 3, Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

“Kepala BPMPD (La Palaka,red) lama diperiksa hingga melakukan penahanan disebabkan belum bersedia menandatangani berita acara penahanan, tentu punya tersangka memiliki alasan dan setelah diberi pemahaman tersangka bersedia bertanda tangan, tersangka merasa tidak bersalah atas kasus study banding. selain itu,”kata Sofyan.

Pada saat yang sama, kata Sofyan, pihaknya juga melakukan pemanggilanm terhadap tersangka lain yang sebelumnya sudah dilakukan penahanan yakni Kabid Pememrintahan Desa BPMPD, Nazaruddin.

“Pemeriksaan belum bisa dilanjutkan meminta pendamping penasehat hukum yang ditunjuk sendiri oleh tersangka, sedangkan kita menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi tersangka agar obyektifitas pemeriksaan berjalan dengan baik,”terang Kasi Intel,La Ode Abdul Sofian.

Pantauan Wartawan Baubau post, tersangka La Palaka sebelum dibawah di Mobil Tahanan kejaksaan didampingi istri dan anaknya sementara para kepala desa yang dipanggil pihak kejaksaan dalam memberikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dalam penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (DAK) tahun 2015 yang digunakan sebagai study banding di Jogjakarta ikut menyaksikan penahanan kepala Badan. (*)