Peliput : Kasrun

BURANGA, BP-Bupati Buton Utara (Butur), Ridwan Zakariah menanggapi permintaan salah satu pemuda Butur, Julman Hijrah yang meminta dirinya agar mengevaluasi kinerja Kepala BKPSDM, Alimin.

Bupati Butur, Ridwan Zakariah

Menurut Ridwan Zakariah, yang lakukan Kepala BPSDM Butur itu tidak menyalahi aturan. Justru kata Ridwan, mereka tidak tau prosedur kepegawaian dan hanya berspekulasi saja.

“Tidak tau prosedur kepegawaian, hanya spekulasi, ada yang tidak dilantik katanya”, Kata Ridwan Zakariah pada saat diwawancarai awak media di Ruang Kerjanya, Rabu (26/01/2022).

Yang tidak dilantik meskipun ada namanya di SK yang dikeluarkan Ditjen Otda, kata Ridwan Zakariah di karena yang bersangkutan itu telah pensiun.

“Dia tidak tau kenapa tidak dilantik. Orang yang sudah pensiun tidak perlu dilantik, saya sudah tau itu masalahnya. Ada punya SK, iya sudah pensiun”, Jelasnya.

Lanjut, Bupati dua periode ini, mengatakan terkait pelantikan para pejabat di Butur adalah merupakan kewenangannya. Sedangkan KASN hanya meminta informasi terkait pelantikan saja.

“Dan soal yang dilantik itu kewenangan Bupati KASN itu hanya meminta informasi seperti apa”, Ujarnya.

Sebelumnya salah satu pemuda Butur, Julman Hijrah meminta Bupati Butur, Ridwan Zakariah untuk mengevaluasi kinerja kepala BKPSDM Butur Alimin S. Sos. M. Eng.

Pasalnya kata Julman, sejak dilantik sebagai Kepala BKPSDM Butur, Alimin diduga telah banyak menimbulkan kegaduhan publik akibat beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan.

“Meminta Bupati Butur untuk mengevaluasi kinerja BKPSDM karena diduga telah menimbulkan kegaduhan publik akibat beberapa kebijakan kepegawaian yang telah dilaksanakan”, kata Julman pada saat ditemui di salah satu Warkop di Butur, Senin (10/01/2022).

Lebih parahnya lagi, kata Julman pelantikan pegawai fungsional pada tanggal 31 Desember yang lalu ada beberapa pegawai yang penempatannya tidak sesuai dengan SK Ditjen Otda.

“Pelantikan pada 31 Desember ada beberapa nama yang dilantik tidak sesuai dengan SK ditjen Otda”, Pungkasnya.

Julman juga meminta Ombudsman Sultra untuk melakukan supervisi di BKPSDM Butur terkait dugaan maladministrasi yang diduga dilakukan oleh Kepala Badan BKPSDM. Sehingga seringnya menimbulkan kegaduhan publik terhadap kebijakan yang diambilnya.

baca juga: Soal Pemberhentian Perangkat Desa Eensumala, Kadis PMD Butur Belum Terima Laporan

Lanjut Julman meminta Kepala BKPSDM Butur Alimin, agar memberikan penjelasan secara detail dan pertanggungjawaban secara administrasi kepada nama-nama yang tercantum dalam SK Ditjen Otda apabila dikemudian hari terdapat permasalahan administrasi dalam pengurus pangkat dan golongan bagi pegawai yang yang penempatannya tidak sesuai SK Ditjen Otda.(**)

Comments are closed.