-Terkait Mutasi Pejabat

Peliput: Amirul

BATAUGA, BP – Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Baubau La Ode Asmin SSos mengatakan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Safilin dalam mengangkat mantan Camat Batauga Toto menjadi Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Buton Selatan tak sesuai mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Harusnya pelantikan yang dilakukan mantan Pj Bupati Buton Selatan Muhamad Faizal La Imu harus merujuk pada peraturan yang berlaku, karena ini menyangkut persoalan pelayanan kepada masyarakat,” tutur Asmin.

Dikatakannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), proses pengangkatan pejabat pemerintahan harus melalui proses pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan.

“Mekanisme itu kenyataan tidak dilakukan. Seharusnya juga Baperjakat segera mempertimbangkan ini agar para pejabat yang diangkat ini berkualitas dan tidak terjadi simpang siur,” ungkapnya.

Dia menegaskan, meski pelantikan itu masih dibawah kepemimpinan mantan Pj Bupati Busel Muhamad Faizal La Imu, namun pemerintah saat ini tidak boleh melakukan pembiaran, dimana ada mekanisme lain yang ditentukan sehingga persoalan tersebut tidak mengambang, dan masyarakat juga melihat bahwa tata pemerintahan di Busel terkesan amburadul. Dan dianggap, hal ini harus diselesikan dengan tegas sehingga kedepan kejadian serupa tidak terulang.

“Ini juga merupakan tanggungjawab pemerintah saat ini, karena Undang-undang maupun turunannya itu jika seorang jabatannya diangkat maka proses pelantikan dan pembacaan sumpah jabatan harus dilakukan karena itu sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Asmin.

Dia berharap roda Pemerintah Busel saat ini akan lebih baik, tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Lebih mengedepankan aturan yang berlaku, dan pelayanan publik yang maksimal.

Ditambahkannya, penataan pejabat birokrasi harus sesuai dengan disiplin ilmu, sehingga kinerja dalam pemerintahan dapat berjalan dengan pesat yang berimbas pada pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan.

“Kami sebagai pemuda Busel berjanji akan terus mengawal dan mengawasi jalannya roda pemerintahan di Buton Selatan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Proses mutasi jabatan yang terjadi di lingkup Pemkab Buton Selatan pada 27 Agustus 2016 diduga penuh kejanggalan. Pasalnya, sejumlah pejabat Eselon II dan III yang sebelumnya sudah diterbitkan Surat Keputusan (SK) mutasi dan dilantik. Namun belakangan SK tersebut dirubah kembali tanpa prosesi pelantikan.

Faktanya, Kadis Capil Nadir sebelumnya sudah dimutasi di staf ahli dan Sekdin Capil Busel Djafar dimutasi ke Sekdin ESDM, namun akibat bertentangan dengan SK Kemendagri tentang pengangkatan pejabat Kadis Capil melalui SK persetujuan Mendagri. Keduanya hanya selang beberapa hari diaktifkan kembali di jabatan sebelumnya di Disdukcapil.

Toto yang saat itu menjadi Camat Batauga dimutasi menjabat Sekdin Dukcapil, karena Nadir dan Djafar dikembalikan keposisi semula di Disdukcapil maka Toto dialihkan ke Badan Ketahanan Pangan.(*)