– Samsul Bahri: Dijamin Tidak Ada Pemotongan

Peliput: Hengki TA

BAUBAU, BP – Para Pegawai Tidak Tetap (PTT) Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Baubau, mendatangi Kantor DPRD Kota Baubau pada Senin (20/02).Kehadiran anggota Sat Pol PP di gedung wakil rakyat ini bertujuan mengadukan uang pengaman kegiatan yang selalu dipotong dan Surat Keputusan (SK) 2016 yang belum dikeluarkan. Anggota Sat Pol PP ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Baubau Roslina Rahim.

Salah satu PTT Sat Pol PP yang enggan disebutkan namannya kepada Baubau Post mengatakan, uang pengamanan yang seharusnya diterima tiap bulan sebesar Rp 200 ribu, dipotong apabila terdapat anggota yang tidak menjalankan tugas pengamanan dilapangan, sedangkan alasan pemotongan dianggap tidak jelas, dan dana yang dipotong dipertanyakan peruntukannya.

“Dipotong apabila tidak hadir, namun arah uang itu dimana, tidak ada trasparasi. Setelah dipetannyakan, Kasat (Pol PP Kota Baubau) juga tidak mengetahui itu, yang dia tau uang kegiatan sudah diturunkan sekian banyak, dan untuk pengelola uang kegiatan itu adalah Joni Karno (salah satu Kabid dalam instansi Sat Pol PP), yang dia katakan ada di sekretariat,” jelas salah seorang PTT Sat Pol PP.

Selain itu, para PTT Sat Pol PP juga mengadukan terdapat satu anggota Sat Pol PP yang cuti hamil selama tiga bulan, namun gaji honor dari cuti tersebut tetap berjalan dan tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan selama masa cuti yang dilakukannya.

“Tidak diketahui siapa yang menandatangani itu dan tidak di kasih juga (honornya), sedangkan untuk kesejahteraan untuk ibu hamil itu ada. Larinnya di pejabat Pol PP saya tahu itu, seperti kegiatan tahun baru, natal, namun kita tidak mendapatkan (uang pengamanan), itu kita kerja bodoh,” kesalnya.

Dipertanyakan juga kejelasan SK Walikota tahun 2016 untuk Sat Pol PP, dimana disebut dalam SK tertulis seharusnya untuk honor PTT sebesar Rp 600 ribu, namun yang diterima tiap bulan hanya Rp 500 ribu.

“SK 2016 honornya sudah keluar, cuman SK belum ditandatangani, kalau memang honor sudah keluar otomatis SK nya sudah ditandatangani. Honor yang beredar dari Rp 500 ribu ke Rp 600 ribu, jadi sengaja SK nya tidak di keluarkan karena honornya itu Rp 600 ribu, hanya selebaran saja yang dikeluarkan, itu yang kita pertanyakan,” jelasnya.

Ditempat yang berbeda, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Baubau Samsul Bahri ketika dihubungi via telepon selulernya mengatakan, para PTT Sat Pol PP yang melakukan tuntutan dianggap belum paham tentang SK yang dikeluarkan.

Dijelaskan, sejauh ini belum ada kenaikan honor untuk PTT Sat Pol PP Kota Baubau, dalam artian masih tetap Rp 500 ribu seperti pada tahun sebelumnya. Hanya kata Samsul, rekomendasi sudah diajukan ke pihak DPRD Kota Baubau untuk kenaikan honor PTT Sat Pol PP, namun belum disetujui.

“Jadi memang anggota saya itu salah presepsi, mereka kira honor untuk PTT itu sudah naik Rp 600 ribu, padahal belum. Memang kita sudah meminta ke dewan untuk kenaikan honor PTT, tapi sejauh ini belum disetujui,” jelas Samsul.

Sedangkan untuk uang pengamanan yang diterima PTT Sat Pol PP tiap bulan, maksimal Rp 200 ribu sesuai anggaran yang telah ditetapkan. Terkait anggota yang menerima uang pengamanan kurang dari Rp 200 ribu, dikatakan memang dilakukan pemotongan berdasarkan ketidak hadiran anggota dimaksud dalam suatu kegiatan pengamanan.

“Jadi memang anggaran yang disiapkan untuk uang pengamanan tiap bulan itu maksimal Rp 200 ribu, dan kalau ada yang terima kurang dari itu berarti kehadirannya untuk mengikuti pengamanan kurang. Masa mau disamakan yang rajin dengan yang malas. Jadi biar 10 kali atau 20 kali ikut pengamanan dalam satu bulan, tetap terimanya Rp 200 ribu sesuai anggaran yang disiapkan,” tandasnya.(*)

Pin It on Pinterest