Peliput : Amirul
Batauga,BP-Health Coverage (UHC) merupakan komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam komitmen pada program UHC telah mencapai diatas 95 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Buton Selatan La Ode Budiman mengatakan dari tahun 2020 pemerintah Buton Selatan mengganggarkan BPJS bagi masyarakatnya sebesar Rp 17 miliar. Kemudian ditahun 2021 naik menjadi Rp 19 miliar.

Kepala Dinas Kesehatan Buton Selatan La Ode Budiman

Untuk klaim BPJS di Busel masuk di masing-masing Puskemas. Jumlah penduduk yang ada di wilayah Puskemas tersebut. Lalu kemudian dihitung lagi jika ada dokter dan tidak ada dokter. Baik operasional dalam gedung maupun belanja operasional lainya penunjang di Puskemas

Ia menjelaskan, sesuai Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 tentang iuran BPJS yang telah disosialisasikan ditingkatan Kementrian Koordinator, Kementerian Keuangan, BPJS. Sehingga diharuskan semua daerah itu kalau bisa melaksanakan Perpres tersebut.

Untuk Buton Selatan sendiri, yang mana iurannya tahun ditahun 2020, sebesar Rp 25.500 ditanggung oleh APBD dan sebesar Rp 16.500 ditanggung oleh pemerintah pusat atau total BPJS perjiwa dibebankan Rp 42.000.

Sementata untuk tahun 2021, BPJS kesehatan ditanggung daerah melalui APBD sebesar Rp 35.000 Sedangkan Rp 70000 akan dibagi lagi 60 banding 40. Artinya Rp 4200 ditanggulangi lagi pemerintah pusat. Rp 2800 ditanggung pemerintah daerah.

Olehnya itu, Pemerintah Daerah harus menghitung kembali, dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah kerja sama dengan Dinsos termaksud pemerintah desa serta perangkatnya untuk melihat kelompok DTKS masyarakat yang miskin untuk mendapatkan beban BPJS yang ditanggulangi pemerintah.

”Termasuk pemerintah desa dan perangkat desanya juga supaya masuk dalam kelompok Perpes nomor 64 tahun 2020 ini sehingga masuk dalam iuran BPJS,” jelas Budiman

baca juga: Dinas Koperasi UMKM Perindag Busel Apresiasi KSP Sadar Mambulu Gelar RAT

Ditambahkannya untuk data BPJS yang ditanggulangi pemerintah sebanyak 42 ribu jiwa lebih. Sehingga Pemkab Busel bisa mengestimasi tahun 2021 dengan proyeksi dana sebesar Rp 19,34 miliar untuk BPJS kepada masyarakat miskin.

“Kedepannya kita bisa lebih maksimal lagi memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)

Comments are closed.