Peliput: Amirul
BATAUGA, BP – Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan, sesalkan sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Busel yang tidak mengakomodir beberapa program pembangunan yang telah diajukan pada APBD Tahun 2017.
Anggota DPRD Busel Suhadi mengatakan, program yang diajukan dewan tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang diserap melalui reses beberapa waktu lalu. Bahkan hal itu bukan kali pertama di suarakannya, dimana SKPD lingkup Pemkab Busel terkesan tidak kooperatif terhadap pihak dewan, bahkan beberapa program pembangunan yang telah disepakati melalui Musrenbang juga tidak diakomodir oleh Pemkab Busel.
“Saya sudah sering menyuarakan hasil musrembang ini tapi tidak pernah digubris. Saya tanya ini karena SKPD ini tidak pernah menerima hasil aspirasi masyarakat,” terang Suhadi saat rapat bersama Bupati di DPRD Kabupaten Busel, Senin (21/11).
Dianggapnya, sudah semestinya Pj Bupati Busel Dr Ir H OMN Ilah Ladamay segera mengganti kepala SKPD yang dianggap tidak profesional dalam menjalankan tupoksinya sebagai abdi masyarakat. Kata dia, usulan itu merupakan pengajuan yang berdasarkan aspirasi rakyat.
“Kalau SKPD-nya tidak mau bekerja kita cairkan saja penggantinya, karena hasil reses kami, hampir semua hasil musrembang kita di Kecamatan Siompu Barat itu tidak pernah diakomodir oleh pemerintah,” akunya.
Hal senada dikatakan La Hijira. Kata dia, seluruh aspirasi yang disuarakan dewan merupakan aspirasi masyarakat. Legislator Golkar ini mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas PU Busel Ir Sunaryo dan Kepala BAPEDA H Ibrahim agar menyampaikan aspirasi tersebut kepada Bupati Busel.
Namun hingga saat ini, aspirasi tersebut belum terakomodir. Bahkan faktanya, semua usulan tersebut tidak tercatat KUA-PPAS Tahun 2017.
“Kalau kita nilai kinerja SKPD, terkait yang disampaikan dengan kawan-kawan, saya sudah sampaikan dengan Kadis PU, bahwa tolong disampaikan kepada Bupati. Saya juga sampaikan kepada BAPEDA supaya bisa sinkron tapi hingga saat ini tidak pernah dilaksanakan,” tuturnya
Menanggapi hal itu, Pj Bupati Busel Dr Ir H OMN Ilah Ladamay mengaku telah memerintahkan SKPD terkait untuk mengganti KUA-PPAS tersebut. Kata dia, pembangunan Buton Selatan masih terkendala pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang belum rampung hingga kini, sehingga program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya terakomodir seperti pemecah ombak di Kecamatan Batuatas.
“Seingat saya, saya sudah sampaikan kalau KUA-PPAS diganti. Saya sudah minta semua program itu di masukan dalam KUA-PPAS,” pungkasnya.(*)
