• Abdul Rajab: Angggota PPK dan PPS Dinonaktifkan

WANGI-WANGI, BP- Komisi Pemilihan Umum (KPU) terpaksa menunda tahap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sebelumnya telah ditetapkan pada 23 September 2020. Hal ini dipertimbangkan mengingat Negara Indonesia saat ini sedang dalam bayang-bayang Corona Virus Disease (Covid-19).

Untuk diketahui, kebijakan ini berlandas pada surat keputusan KPU RI Nomor 179, kemudian ditindak lanjuti dengan surat edaran Nomor 8 Tahun 2020.

Saat ditemui di ruangan kerjanya, Ketua KPU Wakatobi Abdul Rajab membenarkan adanya penundaan tersebut. Tidak hanya tahapan Pilkada, Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang resmi dilantik belum lama ini juga harus ditunda masa kerjanya, termaksud menonaktifkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

” Kemarin, saat kami melantik PPS, kami telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pihak Kepolisian, sehingga kami melakukan pelantikan PPS,” terang Abdul, Senin (30/03).

Perlu diketahui pula, dengan dicetuskannya kebijakan baru ini rupanya berimbas pada kesejahteraan anggota PPK dan PPS. Abdul mengatakan, anggota PPK dan PPS tidak akan menerima insentif (tunjangan) jika tidak menghasilkan kinerja. Sementara untuk pengaktifan PPK dan PPS sendiri, harus menunggu instruksi dari KPU RI.

Selain itu, juga terdapat penundaan pelaksanaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan yang hingga saat ini belum diselenggarakan. Dan penundaan pembentukan petugas pemutakhiran daftar pemilih (PPDP) serta penundaan pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

” Semua dilakukan untuk menghindari penyebaran Covid-19 ini, dan itu juga karena ada Surat Keputusan KPU RI 179 dan kemudian ditindak lanjuti dengan surat edaran nomor 8. Itulah yang mendasari kami menghentikan beberapa tahapan,” tandasnya. (*)

Pin It on Pinterest