Sultra Tetapkan UMP dan UMS Tahun 2020 Sebesar 8,51 Persen

KENDARI, BP – Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H Ali Mazi SH telah menetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral (UMS) sebesar 8,51 persen dari upah sebelumnya. Kenaikan ini ditetapkan sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 38 tanggal 1 November 2019. Diketahui, pengumuman ini dilaksanakan diruang Aula Rapat Kantor Gubernur, Jumat (01/11).

Dihadiri Kadis Nakertrans dan perwakilan pimpinan perusahaan, kenaikan upah minimum Provinsi Sultra ditahun 2020 sebesar Rp 2.552.014,52, mengalami kenaikan sebesar Rp 200.144,17 atau 8,51 persen. Sedangkan untuk upah minimum sektor pertambangan dan penggalian yang sebelumnya Rp 2.614.779,41, mengalami penambahan kenaikan sebesar Rp 205.066,56 atau 8,51 persen. Kemudian, untuk upah minimum sektor konstruksi juga mengikuti yang sebelumnya yakni Rp 2.691.794,72 mengalami kenaikan sebesar Rp 211.106,56 atau sebesar 8,51 persen.

Menanggapi hal itu, Ali Mazi mengatakan formulasi perhitungan UMP Provinsi tahun 2020 telah di kaji berdasarkan data inflasi nasional serta pertumbuhan ekonomi nasional atau pertumbuhan prodak domestik bruto, dengan kenaikan inflasi nasional sebesar 3,39 persen dan untuk pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan PDB) naik menjadi 5,12 persen.

” Terhadap upah minimum Provinsi tahun 2020 ini, saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwa nilai upah minimum tersebut berada diatas nilai kebutuhan hidup layak tahun 2019,” ungkap Ali Mazi dalam sambutannya.

Gubernur mengatakan pemberlakuan upah minimum ini telah ditetapkan sejak tanggal 1 januari tahun 2020. Olehnya itu, Ali Mazi mengimbau bahwa penetapan ini segera dilaksanakan dan diterapkan kepada seluruh perusahaan yang ada di Sultra.

” Kepada seluruh pelaku usaha yang ada di Sultra, saya imbau untuk melaksanakan dan menerapkan peraturan Gubernur nomor 38 tahun 2019, dengan prinsip keadilan, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pekerja, buruh, dan keluarganya” pungkas Ali Mazi.

Terkait penerapan ketetapan upah minimum provinsi, Gubernur mengatakan bahwa pengawasan untuk ketaatan peraturan ini akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) nantinya. Namun, perlu diketahui teruntuk wilayah Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, dan Konawe Utara masih menerapkan UMP wilayah setempat.

” Khusus untuk Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Konawe Utara, upah minimum yang berlaku adalah upah minimum kota/kabupaten yang akan di tetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya tanggal 21 November 2019,” tandasnya

Peliput: Risnawati

Pin It on Pinterest