BUTON SELATAN, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Selatan resmi menginstruksikan pelaksanaan kerja bakti massal di seluruh wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo mengenai Gerakan Nasional Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Kebijakan ini bertujuan memperkuat budaya bersih dan menjaga kualitas lingkungan di daerah yang tengah mendorong program “Busel Bersih”. “Dukung Gerakan Nasional Indonesia ASRI, Pemkab Buton Selatan Instruksikan Aksi Kebersihan Serentak ASN dan Warga, La Ode Harwanto: Busel Bersih Jadi Karakter Masyarakat,”
Instruksi itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 600.4/313/SETDA/2026 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Buton Selatan, La Ode Harwanto. Ia menegaskan bahwa seluruh ASN, P3K, dan masyarakat umum wajib berpartisipasi aktif menjaga kebersihan lingkungan. “Ini adalah gerakan bersama. Pemerintah hanya mengoordinasikan, tetapi pelaksana utamanya adalah kita semua,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Kegiatan kerja bakti akan dimulai pada 9 Februari hingga 18 Februari 2026 dengan waktu pelaksanaan yang dapat disesuaikan oleh masing-masing satuan kerja. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kegiatan berlangsung efektif dan tidak mengganggu layanan publik.
Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diarahkan untuk kembali ke lokasi pembersihan yang pernah menjadi titik aksi “Busel Bersih” pada tahun 2025. Instruksi ini diharapkan memastikan kontinuitas program pembersihan lingkungan yang sebelumnya telah berjalan cukup baik.
Sementara itu, para camat, kepala desa, dan lurah diminta mengoordinasikan pembersihan di wilayah kerja masing-masing. Mereka menjadi ujung tombak dalam menjaga konsistensi kegiatan kebersihan di tingkat lokal. “Wilayah Anda adalah tanggung jawab Anda. Kami ingin melihat perubahan yang konkret,” ujar La Ode Harwanto dalam salah satu kutipannya.
Selain kerja bakti massal, seluruh lingkungan kerja pemerintahan juga diwajibkan melaksanakan gerakan peduli sampah minimal satu kali setiap minggu. Rutinitas tersebut dirancang agar perilaku disiplin dalam pengelolaan sampah dapat meningkat secara signifikan.
Pemerintah juga menetapkan korvei atau kerja bakti harian selama satu jam sebelum aktivitas kantor dimulai. Ketentuan ini diterapkan untuk membangun kebiasaan jangka panjang mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kerja.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buton Selatan ditunjuk sebagai koordinator keseluruhan kegiatan. Instansi tersebut bertanggung jawab memantau pelaksanaan di seluruh wilayah serta melaporkan hasilnya secara berkala kepada pimpinan daerah.
Gerakan kebersihan serupa sebenarnya bukan hal baru, baik secara nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia pernah menggerakkan program “Sabtu Bersih” pada era 1980-an sebagai kampanye menciptakan lingkungan sehat. Di tingkat global, Jepang dikenal dengan budaya cleaning time di sekolah dan lingkungan, yang terbukti meningkatkan disiplin kebersihan masyarakat.
baca juga:
- Ramadan 1447H/2026M Bermakna, Pembinaan Keagamaan Jadi Fokus Kemenag Buton Selatan
- 25 Jemaah Ikuti Manasik Kecamatan di Busel, Kemenhaj Matangkan Pembinaan Haji 2026
Dengan merujuk pada sejarah tersebut, Pemkab Buton Selatan berharap gerakan “Busel Bersih” dapat membentuk budaya kolektif dan berkelanjutan. “Kami ingin kebersihan bukan hanya kegiatan mingguan, tetapi menjadi karakter masyarakat Busel,” kata Sekda La Ode Harwanto
Melalui langkah terstruktur ini, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kualitas lingkungan yang lebih baik, penurunan volume sampah berserakan, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ruang publik secara mandiri. Gerakan ini diharapkan menjadi fondasi menuju wilayah yang aman, sehat, asri, dan nyaman bagi seluruh warga.(*)
GALERI FOTO
baca berita lainnya:
Bupati Buton Selatan Adios Undang PLN Untuk Pastikan Dukungan Jaringan Listrik Kantor Baru Bupati di Laompo
ByFirman
Feb 11, 2026
Bupati Buton Selatan Adios Undang PLN Untuk Pastikan Dukungan Jaringan Listrik Kantor Baru Bupati di Laompo
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Buton Selatan H Muhammad Adios dan turut dihadiri Sekretaris Daerah La Ode Harwanto serta Kabag Ekonomi Setda Busel Naviruddin. Sementara dari pihak PLN hadir Manajer PLN UP3 Baubau Patrick, Manajer Jaringan Merdin, Manajer Unit Kota, dan Kepala PLN Batauga.
Bupati Adios menjelaskan bahwa pembangunan kantor pusat pemerintahan membutuhkan dukungan infrastruktur listrik yang stabil dan tersedia sejak tahap awal. Menurutnya, tanpa kepastian tersebut, proses pembangunan berpotensi mengalami hambatan teknis. “Infrastruktur kelistrikan harus dipastikan sejak dini agar setiap tahap pembangunan dapat berjalan tanpa kendala,” urainya.
Sekda Busel La Ode Harwanto menambahkan bahwa undangan kepada PLN dilakukan untuk memperoleh gambaran kesiapan teknis menuju lokasi pembangunan. Ia menegaskan pentingnya koordinasi sejak awal agar jalur distribusi tenaga listrik dapat dipetakan dengan jelas. “Pak Bupati ingin memastikan kesiapan jaringan ini, termasuk jarak penarikan kabel dan opsi teknis lainnya,” ungkapnya.
Dari hasil diskusi, PLN menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh penyediaan jaringan listrik ke kawasan Laompo. Komitmen itu mencakup pemasangan tiang listrik, penarikan kabel, hingga kesiapan daya yang akan digunakan pada tahap pembangunan.
“Secara prinsip PLN siap. Jaringan dan tenaga tersedia untuk mendistribusikan listrik ke lokasi Kantor Bupati,” ujar La Ode Harwanto mengutip pernyataan jajaran PLN usai pertemuan.
Meski demikian, pelaksanaan teknis pemasangan jaringan bergantung pada progres pembangunan fisik dari pemerintah daerah. PLN menunggu tanda dimulainya pekerjaan konstruksi sebagai langkah awal penyambungan final jaringan listrik.
Selain itu, Pemkab Buton Selatan akan memperkuat koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam hal perencanaan teknis penarikan jaringan. Pengukuran jarak, penentuan titik pemasangan tiang, dan rencana pengembangan infrastruktur pendukung lainnya akan menjadi fokus pada tahap berikutnya.
Sejarah pembangunan infrastruktur listrik di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan perluasan jaringan menjadi salah satu prioritas sejak nasionalisasi perusahaan listrik pada tahun 1953. Di tingkat global, pembangunan pusat pemerintahan baru sering diawali dengan penyiapan jaringan utilitas seperti listrik, sebagaimana dilakukan oleh Malaysia saat memindahkan pusat administrasinya ke Putrajaya pada 1995.
baca juga:
- Manasik Tingkat Kecamatan Dimulai, Persiapan Haji Buton Selatan 2026 Kian Matang
- Penantian 11 Tahun, Akhirnya Buton Selatan Mulai Bangun Kantor Bupati pada 2026, La Ode Harwanto:Ini Program Strategis Pemerintah Busel Dibawah Kepemimpinan Bupati H Muh Adios
Langkah Pemkab Busel hari ini sejalan dengan praktik tersebut: memastikan pondasi infrastruktur tersedia sebelum bangunan pemerintahan berdiri. Hal ini diharapkan mampu mempercepat realisasi pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di masa mendatang.
Bupati Adios menilai koordinasi lintas sektor adalah modal penting bagi keberhasilan pembangunan kantor bupati yang baru. “Kami ingin pelayanan pemerintahan semakin efektif. Karena itu, semua infrastruktur pendukungnya harus siap,” tuturnya.
Dengan kepastian dukungan PLN dan perencanaan yang terus dimatangkan, pembangunan Kantor Bupati Buton Selatan di Laompo diproyeksikan dapat berjalan lebih terarah dan memenuhi standar pelayanan modern.(*)