BUTON TENGAH, BP— Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menegaskan bahwa pembangunan dapur pada Sekolah Rakyat telah melalui mekanisme anggaran yang sah, menyusul merebaknya tuduhan adanya “dana siluman” dalam proyek tersebut. Pernyataan tegas itu disampaikan oleh Bupati Azhari dalam kegiatan dialog publik yang digelar oleh HIPPMMAS Raya KDI. “Bupati Buton Tengah Azhari Luruskan Isu Dana Siluman dan Jelaskan Mekanisme Biaya Tidak Terduga Untuk Dapur Sekolah Rakyat,”
Kontroversi soal dugaan dana siluman mencuat setelah pembentukan panitia khusus (pansus) di tubuh DPRD Buton Tengah. Pemerintah daerah menilai tudingan tersebut tidak sejalan dengan fakta penganggaran yang telah dibahas secara terbuka bersama legislatif.
Dalam forum dialog tersebut, Azhari menyinggung bahwa penggunaan istilah “siluman” tidak berdasar. “Siluman itu sesuatu yang tidak terlihat. Sementara anggaran Sekolah Rakyat jelas dibahas di DPRD,” kata Azhari di hadapan peserta. Ia menilai istilah tersebut menyesatkan dan dapat merusak persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah.
Penjelasan disampaikan setelah muncul pertanyaan mengenai alasan pembangunan dapur Sekolah Rakyat dilakukan lebih awal dari pengesahan perubahan anggaran. Menurut Azhari, kondisi mendesak menjadi pertimbangan utama. “Kalau menunggu perubahan anggaran, kita tidak dapat alokasi pembangunan Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Azhari menegaskan bahwa pemerintah memutuskan menggunakan Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk mempercepat realisasi pembangunan agar sekolah dapat menerima siswa tepat waktu pada akhir Juli. Ia kembali menekankan, “Dipakai BTT itu bisa, sepanjang ada kebutuhan mendesak yang menyangkut pelayanan publik.”
Pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan sebelum perubahan anggaran yang biasanya disahkan pada Oktober. Pemerintah menganggap penundaan pembangunan berpotensi menghambat persiapan jasa pendidikan bagi masyarakat. Kondisi itu, menurut Azhari, memenuhi syarat penggunaan BTT sesuai regulasi keuangan daerah.
Dinamika penggunaan dana BTT bukan hal baru dalam tata kelola pemerintahan, baik di Indonesia maupun negara lain. Secara historis, pemerintah pusat maupun daerah kerap mengandalkan BTT untuk penanganan kebutuhan tak terduga, seperti bencana, keterlambatan anggaran, maupun pelayanan mendesak. Di tingkat global, sejumlah negara bahkan memiliki emergency fund yang dapat segera dicairkan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan masyarakat tanpa harus menunggu persetujuan politik yang memakan waktu.
Dalam konteks nasional, penggunaan dana darurat untuk program mendesak tercatat pada beberapa kebijakan, seperti percepatan pembangunan sekolah pascabencana di Aceh tahun 2005 serta pembangunan fasilitas pendidikan sementara di Lombok pada 2018. Sejumlah negara seperti Jepang dan Selandia Baru juga menerapkan sistem serupa dengan memanfaatkan dana cadangan untuk pemulihan cepat layanan publik.
Azhari menekankan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kepentingan selain memastikan proses belajar mengajar tidak terhambat. Ia menyebut pembangunan dapur Sekolah Rakyat merupakan kebutuhan yang bersifat operasional, bukan proyek yang bisa ditunda. “Kita harus segera siapkan fasilitasnya karena ini menyangkut kesiapan sekolah menerima siswa,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah selalu terbuka terhadap mekanisme pengawasan yang dilakukan DPRD, namun berharap kritik yang berkembang tetap berlandaskan data. Menurutnya, tudingan yang tidak berdasar dapat memunculkan kegaduhan di masyarakat dan mengganggu fokus pembangunan.
baca juga:
- Diskusi Bupati Buteng Azhari–Gubernur Sultra ASR Bahas Arah Pembangunan Buteng
- Sinergi Lintas Sektor Diperkuat, Pemda Buton Tengah Optimalkan Program MBG Berbasis Pangan Lokal
Klarifikasi ini diharapkan dapat meluruskan persepsi publik sekaligus mengakhiri polemik yang berkembang. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan Sekolah Rakyat tetap berada dalam jalur konstitusional dan mengikuti prosedur keuangan daerah.
Dengan penjelasan resmi tersebut, pemerintah berharap ke depan seluruh polemik dapat diselesaikan dengan dialog terbuka dan fakta anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.(*)
baca berita lainnya:
BKMT Buton Tengah Kukuhkan Pengurus Baru Masa Bakti 2026–2031, Tegaskan Komitmen Program Keagamaan
ByArdi Toris
Feb 11, 2026
BKMT Buton Tengah Kukuhkan Pengurus Baru Masa Bakti 2026–2031, Tegaskan Komitmen Program Keagamaan
Pengukuhan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara, Ir. Rachmawati Badallah, yang menegaskan bahwa dinamika dakwah saat ini menuntut majelis taklim untuk lebih adaptif dan inovatif. “Organisasi keagamaan harus mampu bergerak lincah menghadapi perubahan sosial,” ujarnya dalam sambutan.
Kehadiran Asisten I Sekretariat Daerah Buton Tengah, Ahmad Sabir, yang mewakili Bupati, turut menguatkan makna acara tersebut. Ia menilai BKMT sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat nilai religius masyarakat. “Kami berharap BKMT dapat terus menawarkan program yang bermanfaat dan berkelanjutan bagi masyarakat,” katanya.
Musda II bukan hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga momentum konsolidasi seluruh unsur BKMT mulai tingkat kabupaten hingga kecamatan. Para peserta dari berbagai kecamatan terlihat aktif mengikuti rangkaian kegiatan sejak pagi.
Struktur kepengurusan baru yang dikukuhkan antara lain menetapkan Umi Noranah Azhari, S.Pd., sebagai Ketua; Kartini Adam Basan sebagai Wakil Ketua I; serta Dra. Nurlia Husuni, M.Si., sebagai Sekretaris. Formasi ini juga diperkuat berbagai bidang yang merujuk struktur BKMT pusat.
Proses pelantikan berlangsung khidmat melalui pembacaan ikrar pengurus dan penyerahan Surat Keputusan (SK), yang menjadi dasar legalitas masa bakti mereka lima tahun ke depan. Para pengurus menyampaikan komitmen menjalankan amanah organisasi secara profesional.
Musda II juga menghadirkan pembahasan program kerja BKMT yang disesuaikan dengan arah pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah saat ini sedang memperkuat branding sebagai Kota Santri sekaligus Kota Pendidikan, konsep yang menuntut keterlibatan aktif lembaga-lembaga keagamaan.
Dalam konteks nasional, BKMT merupakan organisasi besar yang berdiri pada 1981 sebagai wadah pemersatu majelis taklim perempuan di seluruh Indonesia. Selama puluhan tahun, BKMT berkontribusi dalam peningkatan literasi keagamaan dan pembinaan sosial berbasis komunitas.
Secara historis, model majelis taklim Indonesia diakui dunia internasional sebagai sistem pembinaan masyarakat yang efektif. Pada era 1990-an, beberapa negara di Timur Tengah mulai mengadopsi pola pembelajaran kelompok kecil ala Indonesia, termasuk sistem halaqah dan kajian tematik bagi perempuan.
Di tingkat regional, Malaysia dan Brunei Darussalam juga menjadi contoh negara yang menerapkan pola serupa dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan dakwah. Model ini kemudian menjadi salah satu wajah diplomasi budaya Islam Nusantara.
baca juga:
- KPU Buteng Tetapkan Azhari dan Adam Basan Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2025-…
- Pemda Buton Tengah Perkuat Sinergi Sukseskan Program MBG
Dengan struktur baru, BKMT Buton Tengah diharapkan mampu melanjutkan peran strategis tersebut melalui program pemberdayaan perempuan, pelatihan guru mengaji, hingga kegiatan sosial-keagamaan yang lebih inklusif dan terukur.
Ketua BKMT Buton Tengah yang baru dilantik, Umi Noranah Azhari, menegaskan komitmennya membangun BKMT yang lebih dinamis. “Kami siap bekerja maksimal untuk membumikan nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Rangkaian Musda II ditutup dengan doa bersama serta sesi foto resmi seluruh pengurus dan tamu undangan, menandai dimulainya masa kerja baru organisasi tersebut.(*)