SULTRA, BP- — Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mempercepat transformasi birokrasi dan penerapan e-government kembali ditegaskan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dalam Simposium Nasional Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM) di Kampus Universitas Muhammadiyah Kendari, Selasa, 10 Februari 2026. “Gubernur Sultra ASR Dorong Transformasi Birokrasi Digital untuk Layanan Transparan,”
Simposium yang mengangkat tema “Transformasi Digital dan E-Government dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Responsif dan Transparan” itu menjadi ruang diskusi akademik terkait tantangan tata kelola pemerintahan era digital. Gubernur hadir sebagai keynote speaker dan membawakan paparan yang menitikberatkan pada urgensi inovasi birokrasi.
Dalam pemaparannya, Andi Sumangerukka menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar tren administrasi modern, tetapi kebutuhan esensial untuk menjawab perubahan zaman. “Transformasi birokrasi dan e-government tidak bisa ditunda. Ini bagian dari cara kita beradaptasi agar pelayanan publik menjadi lebih cepat dan akuntabel,” ujarnya.
Kegiatan tersebut mendapat perhatian luas dari civitas akademika karena menghadirkan diskursus antara kebijakan daerah dan perkembangan konsep pemerintahan digital secara nasional maupun global. Ketua AIPPTM, Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si., menyebut langkah Sulawesi Tenggara sebagai contoh progresif. “Sulawesi Tenggara adalah rookie yang cepat naik kelas dalam digitalisasi pemerintahan,” katanya.
Prestasi tersebut merujuk pada capaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berhasil meraih peringkat pertama nasional dalam kategori Rookie of the Year pada program Championship Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Lompatan ini dinilai signifikan, mengingat pada 2023 provinsi tersebut berada di posisi terbawah, yakni peringkat ke-34 dari 34 provinsi.
Dalam perkembangan terbarunya, Sulawesi Tenggara mampu naik ke peringkat 16 dari 38 provinsi. Peningkatan itu dinilai sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mengakselerasi digitalisasi layanan, termasuk sistem pembayaran digital, transparansi anggaran, dan integrasi administrasi publik.
Secara global, perkembangan e-government telah menjadi indikator kemajuan suatu negara. Sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis UN E-Government Development Index (EGDI) pada 2003, digitalisasi pemerintahan menjadi tolok ukur modernisasi layanan publik. Negara seperti Denmark, Korea Selatan, dan Estonia kerap menjadi rujukan internasional dalam integrasi sistem digital.
Indonesia sendiri telah memulai agenda reformasi birokrasi digital sejak diterbitkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, yang kemudian diperkuat oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun, kesenjangan kapasitas daerah masih menjadi tantangan berkelanjutan.
Gubernur Andi Sumangerukka dalam sambutannya menekankan aspek penting yang sering diabaikan dalam digitalisasi: kesiapan sumber daya manusia aparatur. “Kunci keberhasilan e-government bukan hanya teknologi, tetapi juga SDM. ASN harus siap berubah, berintegritas, profesional, dan mampu beradaptasi dengan teknologi,” ujarnya menegaskan.
Ia menambahkan bahwa perubahan pola pikir birokrasi harus dimulai dari pucuk pimpinan. “Kalau ingin pemerintahan yang bersih, perubahan dimulai dari kepemimpinan. Itu sebabnya saya ingin membangun sistem yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Simposium yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Kendari itu menjadi momentum penting bagi pemangku kebijakan dan akademisi memperkuat kolaborasi dalam mendorong tata kelola pemerintahan digital yang responsif. Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan mengenai tantangan dan strategi penguatan digitalisasi administrasi publik.
baca juga:
- Sultra Tegaskan Komitmen Sukseskan Indonesia Asri usai Presiden Prabowo Soroti Spanduk…
- Wagub Sultra Hugua Minta ASN Jadikan 2026 Sebagai Tahun Transformasi Pelayanan
Melalui paparannya, Gubernur menegaskan bahwa tujuan akhir transformasi digital adalah kesejahteraan masyarakat. “Pada dasarnya saya hanya berpikir dua hal: menyelesaikan masalah dan menyejahterakan masyarakat. Teknologi hanyalah jembatan untuk mempercepat itu,” ungkapnya.
Acara ditutup dengan penegasan bahwa transparansi dan akuntabilitas melalui sistem digital merupakan pondasi untuk menciptakan pemerintahan yang modern dan berintegritas, selaras dengan tren global menuju pemerintahan terbuka (open government).(*)
baca berita lainnya:
Pemprov Sultra Gelar Apel dan Aksi Bersih Kota Dukung Indonesia Asri, Aksi Bersih Kota Serentak di Tiga Lokasi Strategis
ByMashuri
Feb 14, 2026
Aksi bersih-bersih ini melibatkan unsur TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga pelajar SMA. Seluruh peserta terlibat dalam kegiatan secara serempak di beberapa titik yang telah ditetapkan sebagai lokasi utama pembersihan.
Tiga titik yang menjadi fokus pembersihan meliputi kawasan Area Eks-MTQ, bantaran Kali Kadia, dan lingkungan sekitar Pasar Sentral Kota Kendari. Lokasi-lokasi ini dipilih karena merupakan ruang publik yang memiliki intensitas aktivitas masyarakat cukup tinggi.
Dalam arahannya, Gubernur Sulawesi Tenggara menekankan bahwa kebersihan bukan hanya sebatas menjalankan instruksi, tetapi mencerminkan karakter dan tanggung jawab bersama. Ia menyebutkan bahwa lingkungan yang bersih akan menciptakan suasana yang nyaman dan berpengaruh pada pola pikir masyarakat.
“Kalau bersih, enak dilihat. Suasana bersih membuat pikiran kita juga bersih. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Ini bukan hanya perintah Presiden yang harus dijabarkan, tetapi demi keindahan dan kenyamanan kita sendiri,” tegasnya dalam sambutan.
Selain itu, Gubernur menyoroti pentingnya estetika kota sebagai wajah ibu kota provinsi. Ia menegaskan bahwa upaya menjaga kebersihan tidak boleh bersifat seremonial atau dilakukan hanya menjelang agenda tertentu, tetapi harus dilaksanakan secara berkelanjutan.
Menurutnya, kesan pertama pengunjung terhadap suatu daerah sering kali dilihat dari kebersihan, kerapian, dan keramahan masyarakatnya. Karena itu, ia meminta seluruh elemen pemerintah dan masyarakat menjaga kondisi lingkungan agar tetap nyaman dan tertata.
Lebih lanjut, Gubernur menginstruksikan agar kegiatan pembersihan dilakukan secara rutin setiap hari Jumat. Pelaksanaannya dimulai dengan apel yang dipusatkan di satu titik sebelum peserta bergerak ke lokasi-lokasi yang telah ditentukan.
Ke depan, sektor-sektor kebersihan akan dibagi berdasarkan tanggung jawab masing-masing instansi dan akan diawasi oleh TNI dan Polri. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem kerja yang lebih efektif dan terkoordinasi dalam menjaga kebersihan Kota Kendari.
“Kota Kendari harus menjadi kota yang bersih dan bisa menjadi contoh bagi ibu kota provinsi lainnya,” ujarnya menegaskan kembali komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keasrian lingkungan.
baca juga:
- Riset Wallacea Perkuat Usulan Taman Nasional Baru di Sultra
- Wagub Sultra Hugua Minta ASN Jadikan 2026 Sebagai Tahun Transformasi Pelayanan
Pada akhir arahannya, Gubernur menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam aksi tersebut. Ia juga mengingatkan para peserta untuk tetap memperhatikan aspek keselamatan selama melaksanakan kegiatan pembersihan.
Aksi bersih kota kemudian berlangsung di tiga titik utama dengan antusiasme seluruh peserta, menandai komitmen bersama dalam mendukung Gerakan Indonesia Asri sekaligus memperkuat budaya hidup bersih di Sulawesi Tenggara (*)