Peliput Alyakin

PASARWAJO, BP – Modus Korupsi kembali dimainkan oleh salah satu oknum pejabat Puskesmas Kabupaten Buton. Kali ini dimainkan kepala Puskesmas Wolowa, Zainuddin La Nipo, dia diduga memalsukan tanda tangan Kader Posyandu agar upah yang harus didapatkan masuk kantong pribadinya.

Hal ini terungkap ketika salah satu Kader Posyandu Wolowa yang enggan dikorankan namanya menceritakan kronologisnya kepada Baubau Post belum lama ini disalah satu tempat di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Dikatakan, saat pihak Puskesmas mulai tercium dengan pihak terlibat, Kepala Puskesmas Wolowa mendangi kediamannya untuk langsung memberikan upah terhadapnya sebesar Rp 105.000 serta dibuktikan dengan copian LPJ puskesmas yang bakal disetorkan di Dinas Kesehatan.

“Saya cuma tanya kenapa saya dikasih uang, dan saya tidak mendata, dia (Kapus-Red) bilang ambil saja tidak apa-apa,” ungkapnya

Kata dia, pada Jumat sore kepala Puskesmas mendatangi rumahnya untuk memberikan dana sebesar Rp 105.000 dan pihaknya tidak mengetahui pasti apa alasannya diberikan upah tersebut. Namun sebelumnya ada pihak yang melaporkan persoalan ini di Dinas Kesehatan.

“Tidak melakukan pendataan namun diberikan upah 105,000 sama Kapus, Kepala Kapus menyampaikan ambil saja itu uang, tidak ada masalah apa apa ini,Jumat sore saya tanda tangani,” Jelasnya

Selain itu, pihak Inspektorat mendatangi puskesmas Wolowa untuk meminta tanda tangan kader Posyandu yang telah menerima upah sebagai bentuk laporan Pertanggung Jawaban.

“Kapala Inspektorat yang sederkon surat Untuk dia meminta tanda tangan, setelah itu kita pulang kemudian di panggil lagi di puskesmas,” Katanya

Kader Posyandu dipanggil kembali oleh pihak Inspektorat utntuk memberikan pemahaman, bahwa ada kader Posyandu yang tidak mendata namun tidak ada namanya dan yang ada namanya tidak melakukan pendataan di Masyarakat.

“Dia biang ada kesalahpahaman, dan ini hanya diluruskan saja, karena yang mendata itu ada yang tidak ada namanya, seperti salah paham begitu,” katanya

Menurutnya, Kader Posyandu yang melakukan pendataan sekitar 10 Orang namun yang melakukan pendataan sebanyak tujuh orang khususnya di Desa Wolowa, meski pihaknya telah menyampaikan terhadap yang bersangkutan bawah dirinya tidak mendata dimasyarakat tetapi tetap diberikan kwintasi untuk menandatanganinya dan saat itu kepala Puskesmas beserta stafnya didampingi oleh pihak Inspektorat.

“Saya tidak tahu, karena saya tidak mendata, tuju orang yang mendata, Desa waole. Jangan kasih saya, karena saya tidak mendata, saya tidak kerja ini tapi disuruh tanda tangan kwintasi,” katanya

“Awalnya saya tidak mahu tanda tangan, karena berhubung ada Kapus didampingi kepala Inspektorat sehingga saya tanda tangan, Jadi semua kader dikumpulkan untuk menandatangani kwintasi, pada (Minggu Red) di Puskesmas, untuk tanda tangani kwintasi itu,” Tuturnya

Olehnya itu Pihaknnya menambahkan, Anggaran pendataan untuk 10 Orang, namun yang mendata hanya tujuh orang,
dan pihak Inspektorat menyampaikan untuk menandatangani kwintasi dan pihak Inspektorat menyampaikan terhadap kader agar dana yang berlebihan yang dikasi untuk dikembalikan namun kepala Puskesmas menyampaikan tidak usah dikembalikan nanti dipertanggungjawabkan.

“Dibuatkan kwintasi bagi kader yang telah menerima uang, Setelah Inspektorat pulang, Kapus menyampaikan kepada kader tidak usah ditarik uang 45 ribu itu, karena sudah terlanjur di bagi bagi ke ibu ibu nanti mereka yang tutupi,”

Meski demikian, Kepala Puskesmas Wolowa menyampaikan terhadap kader yang telah melakukan pendataan dimasyarakat untuk tidak mengembalikan dana sekitar Rp 45 Ribu karena kader sudah terlanjur menerimanya.

“Uang 45 ribu karena yang mendata tujuh orang itu sudah lebih dari 105.000, Kalau Inspektorat dia suruh kembalikan karena ada yang belum dapat, tetapi Kapus dia bilang tidak usah ditarik nanti mereka yang tutupi” Tandasnya

Ditempat terpisah, Kepala Puskesmas Wolowa, Zainuddin La Nipo dikonfirmasi Baubau Post Kamis (08/03) Pihaknnya membata dengan tegas, Bahwa kader yang tidak melakukan pendataan dimasyarakat tidak diberikan dana.

“Tidak benar kalau kader yang tidak melakukan pendataan kemudian diberikan anggaran,” tegasnya

Lebih lanjut dikatakan, Saat pihak Inspektorat datang itu untuk menyelesaikannya.

“Itu semua dikembalikan, yang sudah dikasih, tapi itu masalah kader dengan kader yang baku kasih,” katanya

Selain itu , Kader Posyandu yang belum sempat mendata, maka disampaikan untuk mendata ulang karena data belum semuanya selesai.

“Yang saya tahu itu, dikasi uang dan dikasi buku Untuk melakukan pendataan ulang, tidak ada yang tidak mendata dikasi uang,
Kalau yang belum sempet mendata, disuruhmi mendata ulang karena data belum selesai semuanya,” Katanya

Sementara itu, Kepala Inspektorat, La Halimu dikonfirmasi Media ini, Pihaknnya membanta tidak pernah mendatangi puskesmas Wolowa pada saat itu (Minggu-Red) untuk menyelesaikan persoalan dana Posyandu.

“Tidak, saya tidak ke puskesmas Wolowa,puskesmas Wolowa tidak datangi saya,Saya tidak pernah di puskesmas Wolowa Tetkait dengan penyesaleaain dana Posyandu,” jelasnya

Meski demikian, Pihaknya mengakui bahwa pihak Puskesmas dan dinas kesehatan itu ada persoalan karena ada pihak yang komplen. (*)

“Hanya mereka itu, kemarin itu ada yang komplain, dia komplen dinas atau siapa, saya dapat laporan, tapi saya bilang kamu orang sudah selesaikan, sudah tapi saya tidak bicara dengan Puskesmas, saya bicarahnya dengan kepala Dinas,”

Lebih lanjut dikatakan, Memang mereka itu ada persoalannya, ada yang melapor yang berkaitan dengan Dana Puskesmas, kemudian kita bentuk tim, Tim itu yang turun bukan kepala Inspektorat,

“Dan mereka turun untuk mencocokan, benarkah begitu, ada kejadian itu, kemudian kita serahkan kepada puskesmas dan dinas kesehatan yang atur, jadi merek yang memberikan keterangan ke kita, Bukan Inspektorat yang menyampaikan tanda tangani itu, tidak,” tandasnya.

Visited 2 times, 1 visit(s) today