Peliput : Alyakin
PASARWAJO- BP – Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI Provinsi Sulawesi
Tenggara (Sultra) menemukan beberapa masalah dalam pengelolaan Dana Desa
(DD). Namun BPK RI belum bisa menyebutkan secara rinci mengenai temuannya.
Penyampaiannya ke publik, terlebih dahulu melalui Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD). Namun pengelolaan DD Kabupaten Buton masih perlu dibenahi
lagi.
“Pasti ada hal yang perlu diperbaiki, kalau secara umum masih ada hal-hal yang
perlu diperbaiki, hampir setiap lini,” jelas Kordinaror BPK RI, Norawatny kepada
sejumlah wartawan usai memaparkan hasil pemeriksaannya di aula Kantor Bupati
Buton, Jumat (26/10).
Menurutnya, kegiatan yang diselenggarakan di Aula kantor Bupati Buton tersebut
untuk memberikan masukan positif terhadap pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Buton maupun pemerintah desa (Pemdes). Sehingga diharapkan ke depannya
instasnsi terkait dalam mengelola DD agar lebih baik.
“Pemaparan hasil pemeriksaan kami, masukan-masukan kepada pemerintah
daerah maupun kepada Pemerintah Desa seperti apa baiknya,” tandasnya. (*)