BUTON, BAUBAU POST.COM — Pemerintah Kabupaten Buton memperkuat kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi digital melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Literasi Informasi Tahun 2026 yang melibatkan 150 guru, tenaga perpustakaan, dan pegiat literasi. Kegiatan selama tiga hari, 12–14 Oktober 2026, di Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton itu menitikberatkan pada pentingnya verifikasi informasi untuk mencegah penyebaran hoaks dan disinformasi. “Pemkab Buton Latih 150 Peserta Tangkal Hoaks Lewat Bimtek Literasi Informasi,”
Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, La Ode Syamsudin, S.Pd., M.Si., membuka kegiatan tersebut pada Senin (12/10/2026), mewakili Bupati Buton. Ia menilai, derasnya arus informasi di era digital menuntut masyarakat memiliki kecakapan untuk membedakan informasi yang benar, keliru, dan tidak bermanfaat.
“Informasi yang kita terima tidak boleh ditelan mentah-mentah, tetapi harus diverifikasi,” kata Syamsudin dalam sambutannya.
Menurut dia, kemudahan mengakses informasi melalui internet telah mengubah cara masyarakat memperoleh pengetahuan. Informasi dari berbagai wilayah dapat diterima dalam hitungan detik, tetapi kecepatan penyebarannya tidak selalu diikuti dengan jaminan kebenaran.
Syamsudin mengingatkan, masyarakat perlu mengembangkan kemampuan berpikir kritis sebelum mempercayai maupun menyebarkan suatu informasi. Tanpa kecakapan tersebut, kemajuan teknologi berpotensi menjadi saluran penyebaran kabar bohong dan disinformasi yang dapat memengaruhi cara pandang publik.
“Membaca adalah jendela dunia. Jadi, bagi yang ingin mengetahui bagaimana perkembangan dunia adalah dengan membaca. Bagi kita umat Islam dimulai dari ‘Iqra’, bacalah,” ujarnya.
Ia juga mendorong perpustakaan daerah agar terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Perpustakaan, kata dia, tidak cukup hanya menjadi tempat membaca buku cetak, tetapi harus berkembang sebagai ruang pembelajaran yang dinamis dan mendukung peningkatan literasi digital masyarakat.
Penguatan literasi tersebut memiliki relevansi dengan kebijakan nasional. Pada 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan Gerakan Literasi Nasional untuk memperkuat budaya literasi melalui lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Program tersebut menegaskan bahwa literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kecakapan memahami serta memanfaatkan informasi.
Di tingkat internasional, UNESCO menetapkan 23 April sebagai Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia pada 1995 untuk mendorong budaya membaca serta memperluas akses masyarakat terhadap buku. Perkembangan literasi kemudian semakin berkaitan dengan kemampuan masyarakat menghadapi arus informasi digital dan menilai kredibilitas sumber informasi.
Bimtek Literasi Informasi Kabupaten Buton menghadirkan Herlina Werianty, S.Sos., S.IK., M.M., Pustakawan Ahli Madya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara, serta Cecep Ibrahim, S.IP., M.IP., dosen Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Halu Oleo, Kendari, sebagai narasumber.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bunda Literasi Kabupaten Buton, Ny. Maimuna Moko Syarifudin, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta staf ahli Bupati Buton. Pelibatan unsur pendidikan, perpustakaan, dan pegiat literasi diharapkan dapat memperluas penerapan kecakapan literasi informasi di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
baca juga:
- Wasuemba EXO 2026 Dibuka, Buton dan Sultra Bidik Wisata Berkelas Dunia …
- Danantara Tinjau Tambang Buton, Tegaskan Tak Ada Pabrik Asbuton di Karawang
Melalui kegiatan ini, Pemkab Buton mendorong terbentuknya masyarakat yang tidak hanya gemar membaca, tetapi juga mampu menganalisis, memverifikasi, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Penguatan kapasitas tersebut menjadi salah satu langkah untuk membangun budaya literasi yang relevan dengan tantangan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat di era digital.(*)
baca berita lainnya:
Buton Selatan, Baubau, dan Buton Bangun Sinergi Pangan untuk Jaga Daya Beli Warga dan Kendalikan Inflasi
ByFirman
Buton Selatan, Baubau, dan Buton Bangun Sinergi Pangan untuk Jaga Daya Beli Warga dan Kendalikan Inflasi
BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM — Pemerintah Kota Baubau, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Buton Selatan menyatukan langkah untuk menjaga stabilitas harga pangan melalui kerja sama antardaerah. Kesepakatan yang ditandatangani Senin (5/10/2026) itu diarahkan untuk memperlancar pasokan, memperluas distribusi, dan menjaga keterjangkauan harga komoditas pangan, terutama hortikultura. “Buton Selatan, Baubau, dan Buton Bangun Sinergi Pangan untuk Jaga Daya Beli Warga dan Kendalikan Inflasi,”
Kerja sama tersebut ditandatangani Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, dan Bupati Buton Selatan Muhammad Adios. Ketiga pemerintah daerah melihat perlunya mekanisme distribusi lintas wilayah karena terdapat daerah yang mengalami kelebihan pasokan komoditas tertentu, sementara wilayah lain menghadapi kekurangan.
Yusran mengatakan stabilitas pangan tidak dapat ditangani sendiri-sendiri karena rantai pasok komoditas bergerak melampaui batas administratif. “Kerja sama ini bukan sekadar kesepakatan tertulis, tetapi langkah nyata untuk menjaga kesejahteraan masyarakat,” kata Yusran.
Melalui kesepakatan itu, pemerintah daerah akan melakukan pemantauan harga secara bersama, bertukar data stok dan perkembangan harga, serta memperluas distribusi komoditas yang berpotensi menyumbang inflasi. Pemerintah juga akan memperkuat komunikasi kepada masyarakat mengenai kondisi pasokan dan harga pangan agar informasi yang beredar lebih terbuka.
Fokus kerja sama terutama diarahkan pada komoditas hortikultura berdasarkan pemetaan kelebihan dan kekurangan pasokan di Baubau, Buton, dan Buton Selatan. Pelaksanaannya akan melibatkan sumber daya masing-masing daerah dan dapat diperkuat dengan peran badan usaha milik daerah, koperasi, serta pelaku usaha melalui Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara teknis.
Kesepakatan tersebut berlaku selama dua tahun sejak penandatanganan dan dievaluasi setiap tahun. Pembiayaannya bersumber dari anggaran masing-masing pemerintah daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Apabila muncul perbedaan pandangan dalam pelaksanaan, ketiga daerah sepakat menyelesaikannya melalui musyawarah.
Kerja sama pengendalian harga pangan merupakan bagian dari tantangan yang lebih luas dalam menjaga stabilitas ekonomi. Di Indonesia, pengendalian inflasi pangan menjadi perhatian penting sejak periode gejolak harga komoditas dan krisis ekonomi 1997–1998. Secara global, lonjakan harga pangan kembali menjadi persoalan besar setelah pandemi Covid-19 dan gangguan rantai pasok dunia, yang kemudian diperburuk oleh konflik geopolitik serta kenaikan harga energi dan pangan internasional.
baca juga:
- HUT Baubau ke-485, Dinkes Bekali Pelajar SMAN 1 dengan Edukasi Triple Eliminasi
- Kepala BKAD Buton Selatan Hasmin Joko Ungkap APBD Perubahan Busel Tercepat, Tinggal Menunggu SK Gubernur Sultra, Anggaran Disiapkan untuk Dukung Visi Bupati Wujudkan Program Listrik Kepulauan
Karena itu, kerja sama Baubau, Buton, dan Buton Selatan menempatkan kelancaran pasokan sebagai salah satu instrumen untuk meredam tekanan harga dari sisi distribusi. Ketiga daerah berharap koordinasi data, pemetaan surplus-defisit, dan keterlibatan pelaku usaha dapat membuat pergerakan pangan lebih efisien sekaligus menjaga daya beli masyarakat.(*)
