Wasuemba EXO 2026 Dibuka, Buton dan Sultra Bidik Wisata Berkelas Dunia

ByLa Harman Momi

Agu 26, 2026 ##BudayaIndonesia, ##CommunityBasedTourism, ##DesaWisata, ##EkonomiKreatif, ##GlobalTourism, ##Indonesia, ##PariwisataIndonesia, ##RuralTourism, ##SulawesiTenggara, ##SustainableTourism, ##Tourism, ##TradisiMaritim, ##Wasuemba, ##WisataButon, ##WorldTourism, #Buton

BUTON, BAUBAUPOST.COM — Pemerintah Kabupaten Buton dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat pengembangan Desa Wisata Wasuemba, Kecamatan Wabula, dengan menjadikan budaya, tradisi maritim, dan ekonomi kreatif masyarakat sebagai modal untuk memperluas pasar pariwisata hingga mancanegara. “Wasuemba EXO 2026 Dibuka, Buton dan Sultra Bidik Wisata Berkelas Dunia,”

Komitmen tersebut mengemuka dalam pembukaan Wasuemba EXO 2026 di Halaman Kantor Desa Wasuemba, Rabu sore, 26 Agustus 2026. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. Ir. Hugua, M.Ling., membuka kegiatan yang menjadi ruang promosi potensi wisata, adat, budaya, serta produk ekonomi kreatif masyarakat setempat.

Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., memastikan pemerintah daerah akan terus mengawal pengembangan Wasuemba, termasuk melalui dukungan penganggaran. Menurut dia, potensi wisata yang dimiliki desa tersebut harus diolah agar memberikan manfaat langsung terhadap perekonomian masyarakat. “Kegiatan ini sangat baik dan tentu kami akan terus mendukung. Memang Wasuemba memiliki potensi pariwisata yang harus kita kembangkan. Pemerintah Kabupaten Buton akan terus memberikan dukungan, termasuk dalam penganggaran,” kata Alvin.

Dukungan pemerintah daerah tersebut sejalan dengan kecenderungan pengembangan pariwisata dunia yang semakin menempatkan masyarakat lokal sebagai bagian penting dari destinasi. UN Tourism sejak meluncurkan program Best Tourism Villages pada 2021 mendorong desa-desa di berbagai negara menjadikan pariwisata sebagai instrumen pembangunan perdesaan, pelestarian budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hingga 2025, jaringan tersebut telah berkembang menjadi 319 destinasi perdesaan.

Indonesia juga telah memperoleh pengakuan dalam skema tersebut. Pada 2024, Desa Wisata Jatiluwih di Bali dan Wukirsari di Yogyakarta masuk dalam Best Tourism Villages. Pengalaman itu menunjukkan bahwa kekayaan budaya dan kehidupan masyarakat dapat menjadi kekuatan pariwisata apabila dikelola dengan prinsip keberlanjutan.

Hugua meminta Wasuemba EXO tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi dikembangkan secara berkelanjutan untuk memperkenalkan identitas daerah ke pasar wisata internasional. “Wasuemba EXO 2026 ke depannya mari terus kita kembangkan dan perkenalkan kepada mancanegara, sehingga dapat diketahui bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga di negara lain, baik adat, budaya maupun pariwisatanya,” ujarnya.

Menurut Hugua, pelestarian adat dan kearifan lokal memiliki arti penting di tengah perubahan zaman. Kekayaan budaya dan tradisi maritim Buton dinilai bukan hanya warisan masa lalu, melainkan aset yang dapat memperkuat identitas daerah sekaligus menjadi daya tarik wisata apabila diperkenalkan dan dikelola secara tepat.

Penyelenggaraan Wasuemba EXO 2026 juga diarahkan untuk memperkenalkan produk ekonomi kreatif warga bersama kekayaan budaya dan tradisi maritim kepada wisatawan nasional maupun mancanegara. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip pariwisata perdesaan UN Tourism yang menekankan pelestarian sumber daya budaya dan alam, keterlibatan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, serta penguatan tata kelola dan rantai nilai pariwisata.

baca berita lainnya:

Audiensi di Kemenkes, Bupati Buton Alvin Akawijaya Usulkan DAK untuk Infrastruktur Kesehatan

29 Juli 2026La Harman Momi60 Views0 Comments#AlvinAkawijayaPutra,#AndiSumangerukka,#DAKKesehatan,#GlobalHealth,#HealthSystem,#Indonesia,#KementerianKesehatan,#MenkesRI,#PelayananKesehatan,#PemkabButon,#PHTC,#Puskesmas,#RSUD,#SulawesiTenggara,#SustainableDevelopmentGoals,#TransformasiKesehatan,#UniversalHealthCoverage,#WHO,BAUBAU,Buton5 min readSunting

JAKARTA, DURASITIMES.COM – Pemerintah Kabupaten Buton memperjuangkan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk memperkuat pelayanan kesehatan melalui pembangunan dan peningkatan sarana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) serta puskesmas. Upaya tersebut disampaikan langsung Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., saat melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC., CLU., di Ruang Rapat 215 Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (29/7/2026). “Audiensi di Kemenkes, Bupati Buton Alvin Akawijaya Usulkan DAK untuk Infrastruktur Kesehatan,”

Audiensi di Kemenkes, Bupati Buton Alvin Akawijaya Usulkan DAK untuk Infrastruktur Kesehatan

Audiensi tersebut dipimpin Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dan dihadiri Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E., Wakil Wali Kota Baubau Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc., serta sejumlah pejabat daerah. Bupati Buton hadir didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Muliadin Masra, SKM., M.Si., dan Direktur RSUD Kabupaten Buton Ridwan Saifun, S.Kep., Ners., M.Kes.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton mengusulkan dukungan DAK untuk meningkatkan infrastruktur pelayanan kesehatan. Penguatan fasilitas RSUD dan puskesmas dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, merata, dan mudah dijangkau hingga ke wilayah pelosok.

“Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan DAK agar pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan di Kabupaten Buton dapat berjalan lebih optimal demi pelayanan masyarakat,” ujar Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra dalam audiensi tersebut.

Selain membahas usulan DAK, pertemuan juga mengulas strategi peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari langkah bersama untuk mempercepat pembangunan sektor kesehatan di Sulawesi Tenggara.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa transformasi sistem kesehatan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Penguatan layanan kesehatan harus dilakukan secara terintegrasi agar masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin baik dan merata,” ujarnya.

Audiensi tersebut juga membahas dukungan terhadap implementasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Transformasi Sistem Kesehatan. Program tersebut merupakan bagian dari agenda reformasi kesehatan nasional yang menitikberatkan pada penguatan layanan primer, peningkatan kualitas rumah sakit, digitalisasi kesehatan, serta ketahanan sistem kesehatan nasional.

Secara historis, transformasi kesehatan nasional mulai dipercepat pascapandemi COVID-19 melalui enam pilar Transformasi Sistem Kesehatan yang diluncurkan Kementerian Kesehatan pada 2021. Reformasi tersebut sejalan dengan tren global yang didorong Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni memperkuat layanan kesehatan primer, meningkatkan ketahanan sistem kesehatan, dan memperluas akses layanan yang berkualitas sebagai pelajaran dari pandemi yang melanda hampir seluruh negara di dunia.