BAUBAU, BAUBAUPOST.COM – Kondisi Jembatan Biru yang menghubungkan kawasan Puma, Pulau Makasar, dengan daratan Kota Baubau, semakin memprihatinkan setelah hampir satu dekade digunakan masyarakat. Kerusakan pada sejumlah bagian jembatan, termasuk tiang penyangga dan besi pembatas, membuat warga meminta Pemerintah Kota Baubau segera melakukan pemeriksaan teknis dan perbaikan. “Hampir 10 Tahun Digunakan, Jembatan Biru Puma di Baubau Kini Butuh Perbaikan Serius,”
Jembatan yang diresmikan pada 5 Juli 2017 pada masa pemerintahan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam itu telah menjadi akses utama masyarakat Puma menuju pusat Kota Baubau. Kendati peresmian dilakukan pada 2017, warga disebut telah memanfaatkannya sejak 2016 karena jalur tersebut dinilai lebih cepat dibandingkan menggunakan transportasi laut.
Bagi masyarakat Pulau Makasar, keberadaan jembatan tersebut telah mengubah pola mobilitas sekaligus menopang aktivitas ekonomi. Sebelum jembatan dibangun, warga Puma harus mengandalkan perahu jonson maupun katinting untuk menuju daratan Baubau. Kini, hampir setiap hari jembatan dilintasi mobil pikap, angkutan umum, dan kendaraan pribadi.
Tokoh pemuda Kelurahan Sukanaeyo, Ali Iskandar Majid, mengatakan kondisi jembatan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Ia menyebut badan jembatan bahkan terasa bergoyang ketika dilintasi kendaraan roda empat.
“Jembatan Biru adalah satu-satunya jalur penghubung Puma dan Baubau. Sudah seharusnya Pemkot Baubau segera melakukan perbaikan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan,” kata Ali saat ditemui, Selasa (18/8/2026).
Menurut Ali, persoalan tidak hanya terlihat pada badan jembatan. Sejumlah tiang penyangga disebut telah terkikis air laut dan mulai keropos. Pada sisi jembatan, beberapa besi pembatas juga telah hilang karena diduga dicuri. Kondisi tersebut dinilai menambah risiko keselamatan bagi pengguna jalan.
“Kalau dibiarkan tanpa perbaikan ringan maupun pemugaran, ini bisa membahayakan pengendara dan mengancam keberlangsungan jembatan itu sendiri,” ujarnya. Warga mengaku keluhan mengenai kondisi Jembatan Biru telah beberapa kali disampaikan kepada pihak legislatif dan eksekutif, tetapi hingga Agustus 2026 belum ada kepastian mengenai waktu maupun bentuk penanganannya.
Pentingnya pemeliharaan jembatan bukan hanya menjadi persoalan lokal. Di Indonesia, Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura diresmikan pada 10 Juni 2009 dan sejak awal pembangunan dirancang sebagai bagian penting konektivitas serta penggerak perekonomian. Pemerintah bahkan menyebut pengoperasian jembatan tersebut berkaitan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan penurunan biaya logistik. Secara internasional, Golden Gate Bridge di San Francisco telah melayani lalu lintas kendaraan sejak 28 Mei 1937 dan terus menjadi contoh pentingnya pengelolaan infrastruktur jembatan dalam jangka panjang.
baca juga:
- Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Serahkan Bantuan untuk Santri Korban Kebakaran Asrama …
- Dari Lahan Terbengkalai, DWP DPRD Baubau Sulap Lahan Kosong Menjadi Kebun Bumbu Produktif
Masyarakat Puma dan sekitarnya berharap Pemkot Baubau tidak menunggu kerusakan semakin parah sebelum mengambil tindakan. Pemeriksaan teknis dinilai perlu segera dilakukan untuk menentukan tingkat kerusakan dan bentuk penanganan yang tepat, mengingat Jembatan Biru bukan sekadar jalur penghubung, melainkan akses vital bagi mobilitas, kegiatan ekonomi, serta pelayanan masyarakat Pulau Makasar.(*)
baca berita lainnya:
Wali Kota H Yusran Fahim Luncurkan Bantuan Pangan Untuk 14.850 KPM Yang Disalurkan Bulog Baubau Berupa Beras Sebanyak 445,5 Ton Tiga Bulan Sekaligus
BAUBAU, DURASITIMES.COM — Sebanyak 14.850 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Baubau mendapat bantuan pangan berupa 445,5 ton beras untuk memenuhi kebutuhan selama tiga bulan. Perum Bulog Cabang Baubau menyalurkan bantuan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 sekaligus atau one shot, Selasa (18/8/2026). “Wali Kota H Yusran Fahim Luncurkan Bantuan Pangan Untuk 14.850 KPM Yang Disalurkan Bulog Baubau Berupa Beras Sebanyak 445,5 Ton Tiga Bulan Sekaligus,”
Setiap keluarga menerima 30 kilogram beras yang merupakan akumulasi bantuan tiga bulan, masing-masing 10 kilogram per bulan. Penyaluran tersebut diluncurkan di Kota Baubau dan dihadiri Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, jajaran Forkopimda, Bulog, kepala OPD, camat, serta lurah. Pemerintah menilai bantuan itu penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.
Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim meminta distribusi bantuan dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut dia, besarnya jumlah beras yang disalurkan harus diikuti jaminan kualitas, kuantitas, serta ketepatan penerima. “Pastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat,” kata Yusran.
Ia menyebut bantuan tersebut memiliki arti tersendiri karena disalurkan bertepatan dengan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Kota Baubau berharap beras itu tidak hanya membantu memenuhi konsumsi keluarga, tetapi juga mengurangi tekanan pengeluaran masyarakat di tengah kebutuhan pokok yang terus menjadi perhatian pemerintah.
Dari sisi sejarah, intervensi pemerintah terhadap ketersediaan beras bukan hal baru di Indonesia. Perum Bulog dibentuk pada 1967 sebagai lembaga yang menjalankan fungsi strategis pemerintah dalam pengadaan dan pengelolaan pangan, khususnya beras. Dalam perkembangannya, kebijakan perberasan tidak hanya diarahkan untuk menjaga stok dan harga, tetapi juga digunakan sebagai instrumen perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Kebijakan bantuan pangan berbasis beras juga merupakan bagian dari praktik yang lebih luas dalam penanganan ketahanan pangan global. Persoalan akses terhadap pangan telah menjadi agenda internasional sejak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang mengakui hak setiap orang atas taraf hidup yang layak, termasuk pangan. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) kemudian terus mendorong negara-negara memperkuat ketahanan pangan, terutama bagi kelompok rentan.
Kepala Perum Bulog Cabang Baubau, Ritno, mengatakan penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data pemerintah yang telah diverifikasi. Bulog tidak mengubah data tersebut. “Data itu kami terima dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sudah melakukan verifikasi. Bulog tidak memodifikasi data tersebut,” ujarnya.
Ritno menjelaskan beras yang disalurkan merupakan beras medium dengan kualitas yang sama seperti beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Beras diterima Bulog dalam kemasan curah 50 kilogram, kemudian dikemas ulang menjadi 10 kilogram sebelum diberikan kepada penerima. Proses tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko persoalan dalam distribusi. Tantangan penyaluran terutama berkaitan dengan akses wilayah, waktu distribusi yang terbatas, serta kesiapan penerima manfaat.
baca juga:
- Nuansa Merah Putih Warnai Sekretariat DPRD Baubau Sambut HUT RI ke-81, Hidupkan Semangat Kemerdekaan Lewat Beragam Lomba
- Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Serahkan Bantuan untuk Santri Korban Kebakaran Asrama …
Dengan distribusi 445,5 ton beras kepada 14.850 KPM, pemerintah berharap bantuan tersebut tepat sasaran sekaligus ikut menjaga stabilitas harga beras medium di pasar. Program itu juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus meringankan beban rumah tangga penerima di Kota Baubau.(*)
